HANYA DENGAN DAULAT RAKYAT, KITA BISA MENCAPAI TUJUAN KEBANGSAAN KITA

By: Restianrick Bachsjirun

TUMBANGNYA kekuasaan otoriter rezim Orde Baru diawali dengan terbentang luasnya jurang yang memisahkan harapan dan kenyataan. Selama 32 tahun rakyat menanti janji Orde Baru yang akan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.Ternyata janji tinggal janji, rakyat tetap hidup dalam ke ”papaan”, tidak mempunyai martabat, harga diri dan tidak ”berdaulat” di negeri ini.

Hanya dalam hitungan hari krisis ekonomi tahun 1997 meluluhlantakkan pembangunan semu yang selama ini dibanggakan Orde Baru, sekaligus sumber legitimasi kekuasaannya. Pembangunan hanyalah alasan untuk menjarah utang luar negeri, sementara ekonomi makro yang tampak tumbuh kekar bertumpu pada ekonomi rente, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Badai perubahan menerjang sangat cepat dan menguak tirai kebohongan Orde Baru. Indonesia yang tadinya disebut-sebut sebagai calon negara industri baru di Asia (New Industrial Countries), tiba-tiba berubah menjadi salah satu negara termiskin di dunia.

Lapisan menengah yang kecewa dan frustrasi bangkit amarahnya. Mereka tidak lagi melihat kemungkinan perbaikan oleh rezim Orde Baru. Mereka kemudian bahu-membahu bersama mahasiswa, buruh, dan LSM, memobilisasi massa di berbagai kota, menuntut Presiden Soeharto turun dari tampuk kekuasaan. Itulah gambaran fakta sejarah yang terjadi sepuluh tahun yang lalu, yang kita semua kenal sebagai gerakan reformasi 1998.

Habis gelap terbitlah terang. Era Orde Baru berakhir Mei 1998. Muncul Era Reformasi dengan semangat pembaruan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Setelah berjalan selama sepuluh tahun, dan dengan semangat reformasi pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara langsung, kenyataannya keadaan Indonesia makin mencemaskan. Republik ini kian terpuruk akibat terpaan berbagai krisis. Diawali krisis ekonomi yang meluas menjadi krisis kemanusiaan ketika nyaris separuh rakyat negeri ini hidup dalam kubangan kemiskinan. Sementara elite seakan tak berdaya atau membiarkan banyak kekayaan terpusat pada segelintir orang. Harta 100 orang terkaya di negeri ini misalnya, berjumlah lebih dari 60 miliar dollar AS. Sementara jutaan rakyat bangsa ini menjadi kian miskin. Ditambah lagi krisis moral semakin terlihat ketika banyak balita-balita meradang maut akibat kurang gizi. Celakanya lagi, krisis demokrasi pun mulai melanda saat lebih dari 36 juta rakyat bangsa ini amat miskin harus memikul beban kenaikan berbagai bahan pangan dan kelangkaan minyak tanah dan gas. Mereka seolah-olah tidak ada hubungannya dengan proses pengambilan keputusan publik di Republik ini.

Reformasi yang semula diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat, memperbaiki keadilan sosial, harkat, dan martabat kehidupan rakyat yang sedang terpuruk akibat krisis ekonomi, politik, hukum dan moral yang panjang dan melelahkan itu ternyata kembali mengecewakan rakyat.

Nyatanya, walaupun telah merdeka selama 63 tahun. Namun untuk urusan pangan saja bangsa ini belum berdaulat. Setiap tahun, impor pangan, mulai dari beras, gula, buah, susu, jagung, kedelai, daging sapi, hingga garam, selalu membajiri pasar-pasar tradisional maupun supermaket di negeri ini. Dalam jangka panjang kondisi ini dapat melemahkan Indonesia sebagai nation state – sebagai sebuah negara-bangsa.

Mengapa demikian?. Karena ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau daya beli rakyat terkait dengan menegakkan kedaulatan pangan, yang berarti secara luas menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Namun faktanya kedaulatan Indonesia sangat lemah sebab pihak asing begitu dominan mendikte Pemerintah Indonesia dalam kebijakan pangan ini.

Kemudian, mari kita renungkan pula, secara politik, keadaannya sama saja.. Orientasi dari elite politik sama sekali tidak mencerminkan keinginan untuk memanfaatkan sistem demokrasi yang sedang berlangsung saat ini sebagai sarana untuk memperbaiki perikehidupan rakyat. Bahkan sebaliknya yang terjadi, demokrasi hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri dan juga kelompoknya.

Realitas reformasi ternyata tidak seiring-sejalan dengan perbaikan nasib rakyat. Kehidupan mayoritas rakyat semakin merana, rakyat jelata: petani, nelayan dan buruh semakin tidak mampu menjangkau harga-harga yang melambung karena pendapatan yang tidak mencukupi.

Khusus masalah kemiskinan dan pengangguran, sungguh kita sebagai bangsa sangat tidak bermartabat, sebab masalah kemiskinan dan pengangguran ini selalu menjadi masalah utama kita sebagai bangsa, baik sejak masa Orde Lama, Orde Baru dan bahkan di era Reformasi ini kemiskinan dan pengangguran tetap tidak mampu diatasi secara tuntas.

Telah banyak data diungkapkan seputar kemiskinan dan pengangguran, namun data tinggal data, kemiskinan dan pengangguran tetap saja mewarnai rakyat bangsa ini, seolah-olah para penyelenggara negara tidak peduli dengan semua itu. Bahkan angka kemiskinan dan pengangguran pada era pemerintahan saat ini, menurut banyak pengamat akan bertambah lagi sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat.

Tentu kita lantas bertanya, mengapa kondisi tersebut di atas bisa terjadi? Bukankah rakyat bangsa ini mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak?.

Pertanyaan ini bukan bermaksud untuk men-diskriditkan seseorang atau pemerintahan saat ini. Tetapi ini adalah fakta yang sedang kita hadapi bersama sebagai bangsa.

Tegasnya pertanyaan saya tersebut adalah salah satu hak warga negara bangsa ini yang dijamin oleh UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tentu lantas timbul pertanyaan lain, bukankah fakta kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menunjukkan peningkatan, paling tidak lima tahun terakhir ini. Bukankah ini merupakan indikator bahwa pemerintah telah gagal menjalankan kewajibannya untuk menyediakan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi rakyat bangsa ini? Atau kalau boleh dikatakan bahwa pemerintahan ini telah melanggar konstitusi – UUD 1945?!.

Berlarut-larutnya proses reformasi yang berlangsung dalam kondisi krisis multidimensi akhirnya menimbulkan “ketidak pastian” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikasi ini dapat terlihat antara lain pada lemahnya penegakan hukum karena tidak konsekwen dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu terlihat di semua lini kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat kita saat ini, tengah terjadi kebangkrutan moral dan pembusukan yang luar biasa. Hampir tidak ada satu bidang kehidupan pun yang steril dari kebangkrutan moral atau pembusukan itu. Kasus suap Jaksa BLBI yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini dapat dijadikan indikator kondisi tersebut.

Yang sangat memalukan dan tidak beradabnya lagi adalah, ketika bencana terjadi di mana-mana, sementara bantuan datang, masih saja ada yang tega mengorupsi. Kisah bantuan untuk korban bencana yang di korupsi sudah sering kali kita dengar. Tidak heran jika kemudian bencana pun suka datang pada kita.

Tidak heran pula praksis politik kita masih dalam level yang amat rendah karena tujuannya hanya sekedar meraih posisi, mengeruk keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompoknya. Lagi-lagi hal ini tidak dapat dibantah, kita masih menjadi negara dengan korupsi tertinggi. Bayangkan secara kuantitas, kasus korupsi yang terungkap ke publik justru mengalami kenaikan, paling tidak lima tahun terakhir ini. Bahkan, nilai uang negara yang dikorupsi juga mengalami peningkatan.

Belum lagi, buruknya dunia transportasi, seperti tampak dari pesawat atau kapal yang sudah tua atau bus yang bobrok, semua bersumber dari maraknya budaya suap yang notabene sama dengan korupsi. Bayangkan dengan menyogok, kapal atau kereta api bekas dari luar negeri bisa didatangkan. Tender alat transportasi selalu jatuh pada mereka yang pandai memainkan uang pelicin, uang semir, dan uang haram lainnya.

Departemen-departemen lain juga bukan berarti bersih. Jika semua lini sudah dikuasai budaya korupsi seperti ini, maka ambruknya sebuah bangsa tinggal menunggu waktu saja.

Bahkan, setiap keputusan yang diambil justru menimbulkan masalah baru yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat, contohnya kebijakan menaikan tarif BBM dan konversi minyak tanah ke bahan gas, telah mendorong kenaikan tarif bahan pokok kebutuhan rakyat lainnya yang pada gilirannya menambah beban penderitaan rakyat bangsa ini semakin tidak berdaya.

Rakyat bangsa ini telah kehilangan harapan dan kepercayaan kepada keampuhan slogan ”Bersama Kita Bisa” dan keampuhan kata reformasi sebagai solusi keluar dari “ketidak pastian” tersebut.

Sekarang ini hak-hak dasar warga negara telah dijadikan komoditas dagang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya yang menurut UUD 1945 dikuasai negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, nyaris habis dijual dan dikuasai pihak asing lewat kebijakan privatisasi.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut UUD 1945 (Pasal 33 ayat 2) mesti dikuasai oleh negara. Kini telah pula beralih ketangan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. Lagi-lagi bukankah ini suatu pelanggaran atas UUD 1945?!

Negara dan rakyat bangsa ini telah dikendalikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mayoritas warga negara bangsa ini tetap terzolimi dan dieksploitasi demi memenuhi kepentingan ekonomi sekelompok pemilik modal dan berkuasa.

Belum lagi ditambah persoalan mahalnya biaya pendidikan nasional yang tidak terjangkau oleh kebanyakan rakyat bangsa ini. Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 s/d 4 ditegaskan bahwa : (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Jadi apabila pemerintah sekarang ini belum mampu memenuhi hal-hal tentang pendidikan seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 tersebut diatas. Lagi-lagi hal ini dapatlah dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran, bahkan dapat dikatakan telah mengkhianati Sumpah Jabatannya dan UUD 1945.

Perilaku kekuasaan sekarang ini, ternyata tidak ada bedanya dengan perilaku rezim Orde Baru. Tidak pernah berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat bangsa ini.

Sebagai orang beriman mari kita telusuri bersama mengapa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa seolah-olah tega melihat bangsa kita ini terpuruk dalam krisis dan ditimpa berbagai bencana? Pemerintahan yang sekarang ini adalah merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden yang keenam dalam sejarah perjalanan bangsa kita, namun belum ada tanda-tanda yang signifikan bahwa pemerintahan ini dapat membawa perubahan yang diinginkan mayoritas rakyat bangsa ini.

Ingatlah bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah menganiaya hamba-hambanNya, tetapi umat manusia itu yang seringkali menganiaya dirinya sendiri.

Jadi menurut sudut pandang agama, mengapa kita sebagai bangsa berada dalam musibah yang berkepanjangan ini, karena untuk waktu yang cukup lama para pemimpin nasional kita dan mungkin juga kita sendiri sudah kufur nikmat. Tegasnya para pemimpin nasional kita yang tidak kompoten, tidak cakap bersyukur atas segala macam nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada bangsa yang besar ini.

Bangsa ini diberi anugerah hutan tropis yang amat sangat kaya raya. Kalau tidak salah, hutan kita ini adalah yang terkaya di dunia setelah Brazil. Tetapi tangan-tangan yang kotor telah membabat habis hutan kita itu dalam bentuk jutaan hektar secara brutal.

Kita diberi kekayaan tambang yang berupa emas, perak, tembaga dan gas alam, minyak bumi, batubara, nikel, marmer serta biji besi dan segala macam itu. Tetapi sayang oleh pemerintah yang lalu maupun yang sekarang ini kekayaan alam itu tidak dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Teganya, justru berkolusi dengan berbagai perusahaan multinasional asing, kekayaan alam kita itu dijarah dengan brutalnya. Dengan demikian yang rugi adalah bangsa kita sendiri. Itulah sebab mengapa pemerintahan dulu ditumbangkan oleh kekuatan rakyat, karena memang dia, Orde Baru tidak beres di dalam mengelola kekayaan alam yang melimpah tersebut.

Seandainya kekayaan alam kita ini dikelola secara benar dan arif sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat didasari rasa syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa ini.

Rasanya tidak perlu ada kemiskinan dan pengangguran masal seperti saat ini. Dan kita tidak perlu jadi pengemis utang kepada lembaga-lembaga keuangan internasional. Kita sebagai bangsa, sekarang ini malu karena di berbagai media luar negeri, bangsa ini dicitrakan sebagai bangsa terkorup, bangsa yang mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang papa, dan citra-citra buruk lainnya.

Fakta dan kenyataan yang saya ungkapkan diatas, semua itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita rakyat bangsa ini menyadari dan sadar akan hak-hak dasar kita sebagai warga negara yang merupakan pemegang kedaulatan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: ”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Namun ternyata kita hidup di tengah massa rakyat yang tidak sadar akan kedaulatannya dan tujuan besar yang ingin kita capai sebagai bangsa, dan juga tidak memiliki kemampuan memadai untuk mencapai tujuan bersama itu.

Padahal, modal untuk bisa mewujudkan bangsa ini sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa kita, dibutuhkan massa rakyat yang sadar dan mempunyai kemampuan intelek yang memadai. Apalagi jika kita ingat skenario besar dunia yang sedang kita hadapi, dunia yang bukan hanya terbuka, tetapi juga bergerak cepat secepat kilat.

Partisipasi aktif penuh kesadaran rakyat adalah kunci utama dalam menggapai cita-cita kebangsaan kita. Bukan kekuatan uang dan kekuasaan. Bahkan daya uang dan energi kekuasaan akan melemah apabila tanpa partisipasi rakyat sama sekali.

Apabila uang dan kekuasaan memang sangat berdaya, saya ingatkan kita semua bahwa telah puluhan presiden di muka bumi ini, yang jatuh pada saat mereka di puncak kekayaan dan kekuasaan. Mengapa? Karena rakyat tidak lagi mempercayai kepemimpinan mereka.

Rakyat yang memberikan amanah. Rakyat yang meletakkan legitimasi. Maka modal seorang pemimpin adalah kejujuran dan kearifan spritual. Bukan uang dan kekuasaan.

Tanpa partisipasi warga negara, siapa pun dia akan kalah. Karena itu, para pemimpin mesti mengubah landasan moral mereka. Hak-hak dasar rakyat mesti menjadi pedoman. Untuk mempertahankan NKRI, kita harus merombak nilai-nilai kesadaran moral dan budaya.

Seorang pemimpin nasional mesti mempunyai kearifan spritual dalam menakhodai biduk Indonesia yang majemuk ini. Seorang pemimpin mesti dapat menjadi “penuntun” yang berwawasan dalam mengarahkan biduk tersebut menuju tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 yang telah saya singgung diatas.

Kita harus belajar untuk menjadi jujur, terutama kepada diri sendiri. Baik rakyat, apalagi yang mengaku sebagai pemimpin, mesti bersama-sama bertanya pada sejatinya diri, “benarkah semua yang kulakukan ini tidak demi kekuasaan semata?”

Hasrat kekuasaan hanya akan menimbulkan politik kemunafikan. Bukan lagi kebenaran yang dimuliakan, melainkan pembenaran. Panglima dalam kehidupan sekarang adalah pembenaran, sehingga rakyat hanya menerima dusta dan kebohongan semata.

Apabila pemerintah, para penegak hukum, dan pembuat undang-undang tidak jujur dalam mengemban amanah rakyat. Dapat dipastikan melayangnya legitimasi yang terbang kembali kesarangnya: hati rakyat yang selalu jujur dan bijaksana.

Kita harus bersama-sama membangkitkan kesadaran pada diri kita dan rakyat bahwa mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini.

Rakyat yang sadar tentulah rakyat yang mengerti akan hak-haknya. Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami bagaimana hak-haknya itu bisa dimanfaatkan untuk memelihara kelanjutan eksistensi negara.

Rakyat yang sadar adalah kontrol utama bagi kemungkinan terjadi penyelewengan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan negara.

Kesadaran menjadi senjata ampuh untuk memenangkan pertempuran mencapai cita-cita kebangsaan kita. Sayangnya, akibat ulah rezim Orde Baru yang mencengkeram negeri ini dalam waktu yang begitu panjang, kesadaran rakyat di bius, sehingga tertidur panjang.

Selama tidak ada warga bangsa yang merasa berkepentingan untuk membangkitkannya, demi tujuan mulia mendorong terciptanya cita-cita kebangsaan kita, maka kesadaran itu akan terus terlelap pulas.

Oleh karena itu, marilah kita mulai perjuangan untuk menyadarkan, mengembalikan kedaulatan itu kepada rakyat dalam bentuk yang riil. Hanya dengan kedaulatan rakyat itu kita bisa mencapai tujuan kebangsaan kita.

Adalah tugas kita semua agar kesadaran itu hadir dan selalu berperan dan fitrahnya sebagai penuntun ke arah kemuliaan bangsa. Tugas kita semua pula untuk menjadikan kesadaran rakyat sebagai energi untuk melawan setiap penindasan, penyelewengan yang dilakukan para politisi ”busuk” yang akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Inilah yang mesti menjadi fokus agenda aksi utama setiap elemen rakyat yang sadar akan kedaulatannya di negeri ini, untuk menyadarkan, mengembalikan kedaulatan itu kepada rakyat Indonesia dalam bentuk riil. Pemilu 2009 yang sudah semakin dekat adalah momentum bagi rakyat untuk menentukan sikap, BERDAULAT ATAU TIDAK SAMA SEKALI, YA KINI SAATNYA RAKYAT BERDAULAT!!!. ***

Menyadarkan Arti Kedaulatan

Pemilihan Umum 2009 menampilkan iklim demokrasi dengan banyak partai yang menjadi pesertanya. Bukan hanya partai besar yang mencoba untuk unjuk gigi dalam pesta demokrasi, tapi juga partai baru bernomor sebelas, Partai Kedaulatan. Kesertaannya dalam Pemilu 2009 bukan hanya untuk kemeriahan, tapi menyadarkan pentingnya kedaulatan bagi masyarakat.

“Partai yang kami bangun bukan bergantung karena figur, meskipun figur itu masih dominan,” kata Ketua Strategi Pemenangan Pemilu Partai Kedaulatan Restianrick yang biasa disapa Erik.
Partai ini, katanya, ingin membangun kesadaran soal arti penting kedaulatan. Karena dengan kedaulatan yang dibangun, bukan lagi pemimpin yang harus tegas atas segala problema yang menyangkut tanah air, tapi rakyatlah yang harus tegas, karena rakyat punya kendali.

Sejalan dengan langkah membangun politik demokratis, dirinya menganggap era reformasi belumlah mengalami pergantian rezim yang mengakar. Problema yang ada tidak dapat terselesaikan secara maksimal.
Memandang kondisi dewasa ini, Erik menyatakan kinerja pemerintahan masih jauh dari harap. Untuk itu kedepan terpenting adalah negara harus memberikan kenyamanan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan serta kesehatan pada masyarakat.

Mengaku telah memiliki dukungan yang meluas di Timur Indonesia dan Pulau Jawa, kedepan partainya ingin membangun politik demokratis dan berjuang di tingkat parlemen untuk mengegolkan Undang-Undang Antikemiskinan dan Undang-Undang Antipengangguran. Baginya, pilpres kali ini tidak memprioritaskan menjagokan siapa. “Bagi kami pemimpin itu hanya orang bayaran,” katanya.

Tidak muluk-muluk, dalam pemilu kali ini, partainya yang tergolong baru mempunyai target terpenting adalah lolos dalam minimal perolehan 2,5 persen suara. Tapi sayangnya, keberadaan perempuan di partainya masih kurang dari 30 persen.

Rapor merah ini dikhawatirkan bisa mengganjal langkahnya menuju pesta demokrasi 2009.

*ninuk cucu suwanti

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id

POLITIK ENERGI AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA

Pertengahan tahun 2008 silam, sebuah dokumen USAID (United States Agency for International Development/Lembaga Pemerintah Amerika) bocor. Judulnya “Energy Sector Governance Strengthened”. Dalam dokumen itu begitu kentara bagaimana tingginya syahwat pemerintah AS ingin campur dalam urusan energi di Indonesia.

Isi dokumen tersebut menyatakan bahwa USAID akan membantu pemerintah Indonesia agar parlemen, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan perguruan tinggi harus dilibatkan, sehingga penghapusan subsidi dan penentuan harga tidak menimbulkan jeritan dan protes rakyat bangsa ini.

Tidak hanya itu, USAID melalui kakitangannya juga membantu pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas (Migas) yang dikirim ke DPR bulan Oktober 2000. Seorang ekonom menyatakan bahwa RUU tersebut dibuat atas keinginan dan tekanan dari pemerintah AS. Di tahun 2001 USAID juga mengucurkan US$ 850.000 atau sekitar Rp. 7,8 miliar ke sejumlah LSM dan kalangan perguruan tinggi untuk kampanye energi seperti penghapusan subsidi energi. Dan akhirnya, RUU Migas itu pun disyahkan menjadi undang-undang.

Untuk mewujudkan ambisi besarnya atas pengelolaan migas Indonesia, dalam dokumen USAID bekerjasama dengan ADB dan Bank Dunia dalam melakukan mereformasi energi Indonesia. Dengan memberikan pinjaman hanya US$ 20 juta atau sekitar Rp. 186 miliar, penasehat USAID akan mengambil peran dan posisi sebagai manajemen proyek dan perencanaan. Melengkapi usaha USAID tersebut, pihak Bank Dunia akan melakukan studi komprehensif bidang migas dan kebijakan tarif serta bantuan finansial dan restrukturisasi atas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Jadi tak mengherankan kalau sekitar 90% migas Indonesia kini dikelola perusahaan raksasa asal AS seperti Exxon Mobil, Chevron, Halliburton, Unocal. Dari kerjasama tersebut mereka mendapat keuntungan yang sangat besar melebihi kontrak bisnis yang wajar.

Sebagai contoh jika ongkos pompa minyak (tidak termasuk pengilangan dan distribusi ke SPBU) yang wajar hanya sekitar US$ 4/barel (Rp. 231/liter), maka gerombolan perusahaan asing tersebut mengeruk keuntungan hingga US$ 50/barel atau lebih besar dua belas kali lipat. Jika dikalikan total produksi 365 juta barel per tahun, maka keuntungan dikeruk perusahaan MNC tersebut Rp. 154,5 triliun per tahun.

Selain dokumen USAID, beredar juga dokumen berbahasa Inggris yang isinya menyoroti sektor listrik di Indonesia. Menurut dokumen itu, selama kebijakan listrik masih diatur-atur pemerintah Indonesia, sangat tidak menguntungkan bagi para investor AS yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu, harus diupayakan semaksimal mungkin agar listrik bisa dideregulasi. Sehingga membuka peluang bagi masuknya para investor dari Amerika dan Eropa di bidang ini.

Inti dari dokumen itu, subsidi listrik harus dicabut. Tujuannya, agar harga listrik bisa mengikuti mekanisme pasar atau yang sekarang disebut harga keekonomian. Untuk itu pemerintah Amerika lewat USAID perlu mengucurkan jutaan dolar kepada kakitangannya di kalangan LSM, Ormas dan perguruan tinggi agar keinginan Amerika ini bisa berjalan di Indonesia. Sasaran akhir, agar ada deregulasi tentang pengurangan subsidi (penaikan harga), dan reformasi bidang energi bisa terlaksana.

Dalam dokumen tersebut USAID akan menjadi donatur utama. Sehingga lembaga-lembaga milik Amerika, baik pemerintah mau pun swasta dapat dengan bebas memberi dana kepada individu, lembaga pemerintah, termasuk kepada LSM-LSM di Indonesia tanpa melalui proses audit dari masyarakat atau negara segala. Nah apakah hal tersebut di atas ada hubungannya dengan rencana pemerintah SBY menaikkan tarif listrik dalam tahun ini juga? Silahkan sidang pembaca menjawabnya sendiri…

Sebetulnya, sudah banyak pihak yang mengetahui adanya musuh dalam selimut di negeri ini. Tapi otoritas sekarang, mendiamkan saja.

(Sumber: diolah dari Majalah Mahkamah, Edisi V, 01-15 Februari 2009, hal. 42)

SKANDAL BANK CENTURY DAN KEMUNGKINAN PEMAKZULAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN

By: Restianrick Bachsjirun

Isu kriminalisasi KPK sukses membebaskan Bibit dan Chandra dari tuntutan hukum dan mengembalikan keduanya ke kursi pimpinan KPK. Sekarang isu kriminalisasi digunakan kembali oleh Faisal Basri ketika di undang oleh Pansus Century dalam kapasitas sebagai ahli ekonomi – Faisal Basri menggunakan isu kriminalisasi dalam konteks bailout Bank Century Tbk. Kebijakan yang berpotensi merugikan Negara Rp. 6,7 triliun itu, tidak bisa dipersalahkan karena hal itu adalah kebijakan yang melekat pada pejabat Negara. Akankah isu kriminalisasi kebijakan Century mampu meyakinkan masyarakat? Mahasiswa dan kelas menengah Indonesia umumnya berpendapat bahwa ada yang keliru dan salah dalam kebijakan bailout Century. Kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya oleh Menkeu selaku ketua KSSK, melainkan juga Presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan.

Isu kriminalisasi kebijakan ini yang juga dikemukakan Presiden SBY pada pertemuan dengan tujuh pimpinan lembaga tinggi Negara di Bogor, Kamis (21/1). Mereka antara lain Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman.

Berbagai bukti, menunjukkan bahwa Century bangkrut atau gagal operasi karena dirampok oleh pemiliknya. Kegagalan Century sama sekali tidak berdampak sistemik. Century terlalu kecil untuk membuat efek domino yang dahsyat. Penyelamatan Century lebih didasari kepentingan tertentu, yang kini tengah diselidiki Pansus dan KPK. Psikologi Pasar yang dijadikan alasan utama bailout Century sulit diterima karena ketika dana penyelamatan digelontorkan, tidak ada antrean nasabah yang menarik dananya. Dana bailout Century justru ditarik oleh sejumlah nasabah besar dan untuk menyiasati aturan, dananya dipecah ke rekening yang lebih kecil, sampai-sampai seorang sopir taksi memperoleh Rp. 200 miliar.

Sebagian besar saksi dan ahli yang diundang Pansus menyatakan, Century tidak layak diselamatkan. Ada pelanggaran hukum serius dalam bailout Century. Pada 21 November 2008, angka bailout sebesar Rp. 6,7 triliun sesungguhnya sudah diketahui BI dan para petinggi KSSK. Dari kesimpulan sementara ini, sebagian anggota Dewan merencanakan untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Presiden SBY. Ada anggota Dewan dan sebagian pengamat yang melihat peluang pemakzulan atau mosi tidak percaya kepada pimpinan tertinggi pemerintahan.

JIKA TERBUKTI MELANGGAR HUKUM

Jika pada akhirnya bailout Century terbukti melanggar hukum dan Konstitusi, dan itu melibatkan pimpinan tertinggi pemerintahan maka hal ini memungkinkan untuk dilakukan pemakzulan atas mereka sebagaimana telah diatur dalam UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 7A:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatnnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden***).

Pasal 7B

(1)   Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

(2)   Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3)   Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4)   Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5)   Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )

(6)   Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7)   Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

Pasal 8:

(1)   Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** )

(2)   Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )

(3)   Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Sebagai anak bangsa tentu kita setuju dengan semangat yang sedang bergelora dalam tubuh Pansus Century untuk membongkar secara tuntas skandal tersebut. Kebijakan yang salah, yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, harus dikenakan tindakan hukum. Bukan kriminalisasi kebijakan, tapi memberikan pelajaran kepada pejabat public untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah akhirnya, apakah Pansus Century dapat menuntaskan skandal yang telah jelas fakta-faktanya ini sesuai dengan UUD Tahun 1945 atau malah Pansus Century ikut-ikutan melanggar UUD Tahun 1945? Mari kita semua tunggu?!

REVOLUSI INDONESIA BELUM SELESAI

Perjuangan menuju Perubahan Radikal

Untuk Kemerdekaan dan Berdaulat Seratus Persen

Sebagai anak bangsa yang lahir di awal-awal kelahiran Orde Baru, aku memendam kecemasan dan kegelisahan yang begitu panjang akan masa depan negeri ini. Negeri yang dianugrahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun mayoritas rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki masa depan yang jelas. Sehingga kehidupannya harus ditunjang oleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Banyak sudah aku merenung dan mencari sebuah jawaban tentang mengapa rakyat bangsa ini menjadi miskin diatas kekayaan sumber daya alam yang melimpah? Telah banyak pula aku tuliskan kecemasan dan kegelisahan itu dalam format artikel yang aku publikasikan diberbagai media cetak nasional. Namun, upaya itu tidak cukup mengurai kecemasan dan kegelisahan akan masa depan Indonesia yang semakin tidak jelas.

Harapan Yang Dibajak

Kejatuhan Soeharto di tahun 1998 memberikan setitik harapan. Inilah momentun harapku… momentun untuk menata  masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih demokratis dan ekonomi yang lebih berkeadilan. Tetapi, bersamaan dengan tahun-tahun reformasi yang terus bergulir, indikasi yang mengarah pada terwujudnya perbaikkan taraf kesejahteraan rakyat, demokrasi yang lebih baik dan ekonomi yang berkeadilan tak kunjung menjadi kenyataan hingga saat ini.

Terbukanya ruang politik di era pasca-Soeharto, semula kita semua berharap akan memberikan kesempatan bagi rakyat yang selama ini terpinggirkan untuk mendesakkan kepentingannya. Namun, hal itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Fakta memperlihatkan bahwa proses-proses ekonomi-politik yang terjadi umumnya tidak berada pada posisi yang berpihak kepada rakyat bangsa ini. Justru sebaliknya, kelompok-kelompok dominan, baik elit politik dan pemilik modal yang awalnya diperkirakan akan mengalami pukulan telak sebagai akibat gerakan reformasi terbukti tetap memegang kendali atas jalannya kekuasaan ekonomi dan politik. Mengapa bisa terjadi seperti itu, apakah ada yang terlupakan dalam proses reformasi itu?

Menurut DR Rizal Ramli, proses reformasi telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan lama, kekuatan yang memiliki uang, yang akhirnya membelokkan arah reformasi itu. Reformasi juga telah dibajak oleh pikiran-pikiran lama. Sehingga walau pun ada perubahan presiden, partai politik dan sebagainya, tetapi jalan yang dipakai dalam bidang ekonomi masih “jalan lama”, jalan yang telah 40 tahun, terbukti gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dominasi kelompok status quo dalam proses-proses ekonomi-politik pasca-Soeharto di satu sisi serta lemahnya posisi mayoritas rakyat di sisi lain, merupakan warisan historis yang akar-akarnya dapat ditelusuri pada periode Orde Baru. Tidak diragukan lagi bahwa pengalaman disorganisasi dan deideologisasi sistematik terhadap berbagai kekuatan rakyat sipil di bawah kepemimpinan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa itu memiliki konsekuensi politik yang cukup serius. Akibatnya, tidaklah mengherankan apabila berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama kalangan masyarakat lapis bawah, tidak terlalu siap dengan agenda-agenda transformatif ketika peluang mulai terbuka bersamaan dengan pergantian kekuasaan di tahun 1998.

Kehadiran lembaga-lembaga demokrasi yang diharapkan mampu menjadi instrumen pelimpahan keadilan sosial ekonomi, ternyata tidak serta-merta diiringi oleh munculnya praktik politik yang lebih beradab dan mensejahterakan, melainkan telah ditandai oleh merajalelanya praktik politik uang, eksploitasi simbol-simbol identitas melalui jalur etnis dan agama, serta kekerasan dan premanisme. Sementara itu, perubahan di bidang ekonomi pasca-Soeharto juga tidak disertai munculnya rule of law, transparansi, dan akuntabilitas publik melainkan justru menyuburkan praktik KKN gaya baru.

Dari berbagai gejala yang dapat diamati secara kritis, dapat disimpulkan bahwa perubahan ekonomi-politik di era pasca-Soeharto sesungguhnya hanya terjadi pada tingkat kelembagaan dan bentuk. Partai politik, pemilihan umum, parlemen, dan desentralisasi pemerintahan telah menjadi sarana baru untuk melanggengkan kekuasaan. Kenyataan semacam ini jelas merupakan sebuah ironi yang menyakitkan: lembaga-lembaga demokrasi hasil reformasi itu ternyata tidak berada di tangan kaum reformis, melainkan berada dalam genggaman kelompok-kelompok yang kepentingannya berseberangan dengan cita-cita reformasi.

Tentu kita bertanya, mengapa setelah 64 tahun merdeka, dan 10 tahun reformasi, mayoritas rakyat bangsa ini tidak dapat apa-apa. Angka pengangguran dan kemiskinan terus bertambah.

Persengkokolan Kejahatan Korporatokrasi

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, membuat aku teringat akan pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang pernah mengatakan bahwa “revolusi Indonesia belum selesai…” Aku mencoba merenungkan pernyataan Bung Karno itu. Mengapa ia mengatakan hal tersebut, bukankah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak “revolusi bangsa Indonesia dari kondisi bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka?!”.

Aku jadi ragu…apakah betul bangsa ini telah merdeka dan berdaulat… Jika realitas saat ini, dominasi asing begitu kuatnya mencengkram tubuh kita sebagai bangsa dan negara. Tidak saja dalam penguasaan ekonomi, yang dalam pengelolaannya berjalan diatas sistem ekonomi neoliberalisme, tapi juga pengaruhnya dalam bidang budaya, pendidikan dan gaya hidup.

Apakah betul sebagai bangsa dan negara kita telah merdeka dan berdaulat?! Jika kenyataannya, sejak dari bangun tidur, beraktivitas, hingga tidur lagi, semuanya telah dikuasai korporasi asing?

Anda tidak percaya dengan kenyataan yang saya lontarkan ini? Buktinya, Aqua yang kita minum (74 persen sahamnya dikuasai perusahaan Danone asal Prancis), minum teh Sariwangi di Warteg (100 persen sahamnya milik Unilever, Inggris), beli susu SGM (milik Sari Husada yang 82 persen sahamnya dikuasai Numico, Belanda), mandi pakai sabun Lux, sikat gigi pakai Pepsodent (milik Unilever), merokok Sampoerna (97 persen sahamnya milik Philips Morris, Amerika Serikat) (Wawan Tunggul Alam, 2009).

Mau makan nasi, pakai beras impor. Mau manis, pakai gula impor. Mau makan buah, buah impor. Belum lagi, kalau mau berangkat beraktivitas naik mobil, bus, motor atau bajaj sekalipun, semua bermerek milik perusahaan asing. Di kantor, AC nya pun menggunakan merek asing. Pakai komputer, nonton teve, telepon selular termasuk operatornya, semua sudah dimiliki perusahaan asing.

Mau belanja, pergi ke supermarket Carrefour, milik perusahaan Prancis, bahkan supermarket Alfa pun sudah jadi milik Carrefour dengan penguasaan saham 75 persen. Atau mau ke Giant, hypermarket itu milik Dairy Farm Internasional, Malaysia (yang juga pemilik saham di supermarket Hero). Atau, malam-malam cari cemilan ke Circle K, juga merupakan waralaba asal perusahaan Amerika Serikat.

Mau menabung atau mengambil uang di bank swasta nasional, mau bank mana saja terserah: apa itu BCA, Danamon, BII, Bank Niaga, dan bank swasta nasional lainnya, hampir semua bank swasta nasional itu sudah milik perusahaan asing (sekalipun masih tetap melekat diistilahkan bank swasta nasional).

Mau bangun rumah pakai semen Tiga Roda produksi Indocement, kini sudah jadi milik Heidelberg, Jerman, yang menguasai sekitar 61,70 persen saham. Atau mau pakai semen Gresik, juga sudah milik Cemex, Meksiko. Begitupun semen Cibinong, sama saja, 77,37 persen sahamnya sudah dimiliki Holchim dari Swiss (Majalah SWA, Juli 2006).

Kalau mau disebut satu per satu ketergantungan kita terhadap perusahaan asing tentu halaman ini tidak cukup untuk menuliskannnya. Intinya, tidak dapat dibantah, bahwa realitanya menunjukkan bahwa bangsa kita sesungguhnya masih dijajah oleh bangsa asing. Kalau dulu sebatas Belanda dan Jepang, sekarang ini beragam bangsa asing menjajah dan menjarah kekayaan alam bangsa kita.

Kembali kepada pernyataan Bung Karno di atas… “revolusi Indonesia belum selesai”… Ya … perjuangan revolusi bangsa kita untuk merdeka dan berdaulat seratus persen memang belum selesai… kenyataan dominan korporasi bangsa asing mengendalikan perekonomian kita saat ini, ternyata hal itu telah disadari dan menjadi kekhawatiran Bung Karno sejak ia memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini, yang ia ekspresikan dalam pernyataannya tersebut. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa kekayaan Indonesia tidak akan diserahkan kepada pihak asing. Ia lebih memilih untuk menunggu putra-putri terbaik republik untuk mengelola sumber-sumber itu.

Pernyataan Soekarno itu dibuktikan dengan menolak proposal perusahaan asing yang ingin mengeksploitasi sumber alam Indonesia.

Namun ketika Soekarno terguling dari tampuk kekuasaan (konon agen-agen asing terlibat dalam penggulingan ini), penggantinya Soeharto mulai membuka investasi asing seluas-luasnya. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan. Walhasil banyak sumber alam dan aset negara diserahkan ke asing.

Sejak tahun 1969 sampai saat ini tercatat 80 persen sumber daya alam dan aset Indonesia telah dikuasai asing. Sekitar 70 persen sumber daya alam dan aset penting itu dikuasai oleh Amerika Serikat.

Disadari atau tidak, negara kita kini telah mengalami penjajahan model baru. Penjajahan itu masuk melalui korporasi-korporasi asing yang menghisap dan menguasai sumber kekayaan alam bangsa Indonesia, sebuah modus sejak zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), kini dilakukan lewat korporasi seperti Freeport McMoran, ExxonMobil, Newmont, Chevron, dll. Semua ini memerlukan politik ekonomi komprehensif yang modern dan canggih.

Ironisnya, mereka mulai masuk justru melalui pemerintahan atau melalui sistem politik yang berlaku, untuk melakukan eksploitasi. Pintu masuknya melalui pemerintahan dan sistem politik itu, tujuannya adalah menggolkan produk-produk hukum atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pengeksploitasian sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat bangsa ini.  Untuk itu, negara dilemahkan, pemerintah dibuat menjadi “patuh” lewat persuasi dan intervensi. Elite dikooptasi dan dibuat tak berdaya, rakyat dininabobokan dan dibuat bodoh, termasuk di dalamnya dilakukan infiltrasi budaya pasar dan pola pikir instan melalui berbagai media dan lifestyle.

Mungkin diantara pembaca ada yang berpikir, bahwa aku sedang berhalusinasi, mungkin juga ada yang mengatakan, “Bung ini bukan lagi eranya penjajahan Belanda, kita sudah 64 tahun merdeka, sekarang eranya globalisasi bung, wajar saja kalau investasi asing masuk ke negeri ini, kita tidak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi, perdagangan internasional dan pasar bebas”;

“Apa sih salahnya kalau korporasi asing yang mengelola sumber daya alam kita, toh mereka menciptakan lapangan kerja, bayar pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi”. Itulah setumpuk argumen yang sering kita dengar untuk membenarkan realita perekonomian nasional yang didominasi oleh korporasi asing. Baik itu diucapkan oleh pemangku kekuasaan maupun para pengamat di republik ini. Namun ketika kita tanyakan apa manfaatnya bagi rakyat bangsa ini, jika kenyataannya angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat, mereka semua akan menjawab bahwa budaya bangsa kitalah yang salah, mayoritas rakyat kita belum memiliki mental dan budaya enterprenur, jiwa wirausaha mesti terus kita tumbuhkan kata mereka. Bahkan mereka dengan gagahnya mengatakan: sumber daya manusia bangsa ini belum mampu untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam tersebut yang membutuhkan teknologi canggih.

Mungkin kita semua perlu menyimak pengakuan seorang John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man (2004) yang mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Perkins menyebutnya dirinya Bandit Ekonomi yang bekerja di perusahaan konsultan MAIN di Boston Amerika Serikat.

Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua cara, termasuk pembunuhan, untuk mencapai tujuan. Ia mengungkapkan bandit-bandit ekonomilah yang melenyapkan Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldos. “Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau tidak? Kalau mau, kamu dilarang keluar dari MAIN sampai meninggal dunia”, kata bos Perkins yang suatu hari raib ibarat hantu.

Tugas pertama Perkins membuat laporan-laporan fiktif untuk IMF dan Bank Dunia agar mengucurkan utang luar negeri kepada negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Tugas kedua Perkins membangkrutkan negeri penerima utang. Setelah tersandera utang yang menggunung, negara pengutang dijadikan kuda yang dikendalikan kusir. Negara pengutang ditekan agar, misalnya, mendukung Pemerintah AS dalam voting di Dewan Keamanan PBB. Bisa juga negara pengutang dipaksa menyewakan lokasi untuk pangkalan militer AS. Sering terjadi korporatokrasi memaksa negeri pengutang menjual ladang-ladang minyak mereka kepada MNC (Multinational corporation) milik negara-negara Barat.

Selama tiga bulan pada tahun 1971, Perkins berkeliling ke berbagai tempat menyiapkan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita (GNP), dan berbagai indikator lain yang dipalsukan dan dilaporkan kepada IMF dan Bank Dunia. Para eksekutif kedua lembaga tersebut pura-pura terpesona kepada berbagai indikator yang angkanya dicatut para bandit ekonomi itu dan segera menyalurkan utang.

Bos Perkins, Charlie Illingworth mengingatkan bahwa Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Di mata Nixon, Indonesia ibarat real estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau China. “Berbicara tentang minyak bumi, kita tergantung dari Indonesia. Negara ini bisa jadi sekutu kuat kita”, kata Illingworth kepada Perkins suatu ketika.

Eksistensi korporatokrasi disambut hangat para pejabat tinggi Orde Baru. Korporatokrasi membuka peluang emas untuk KKN. Konspirasi antara korporatokrasi dengan rezim Orde Baru dijalin melalui prinsip “tahu sama tahu” dalam rangka “penghisapan” (bukan pembangunan) kekayaan alam Indonesia. Konspirasi inilah yang mengawali berputarnya lingkaran setan utang yang dibangga-banggakan dalam ideologi pembangunan Orde Baru.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur itu bertujuan merebut laba maksimal bagi korporasi-korporasi AS. Tujuan lainnya memperkaya elite Orde Baru dan keluarganya serta kroninya agar mereka tetap loyal kepada korporatokrasi. Hasilnya, ekonomi Indonesia dikendalikan hanya oleh sekitar 400 keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sementara mayoritas rakyat bangsa ini hidup dalam kemiskinan. Utang yang semakin menumpuk akan semakin menguntungkan persekongkolan itu. Dan Perkins pun dinyatakan lulus sebagai bandit ekonomi andal berkat kariernya yang sukses di Indonesia.

Sebagai ekonom utama di MAIN, Perkins memberikan rekomendasi jumlah utang yang disalurkan IMF dan Bank Dunia. Salah satu syaratnya, pemerintah harus menyalurkan 90 persen dari utang itu ke kontraktor-kontraktor AS untuk membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya atau pelabuhan yang dikerjakan para pejabat tinggi Orde Baru dan keluarganya serta kroninya. Jika Presiden Soekarno menentang kehadiran korporatokrasi, Presiden Soeharto justru sebaliknya. Tak heran utang luar negeri Soekarno tak lebih dari 2,5 milyar dolar AS, sebaliknya utang luar negeri Soeharto sekitar 150 milyar dolar AS.

Persekongkolan kejahatan korporatokrasi dengan rezim Orde Baru tampak dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton I dan II yang nilainya 3,7 milyar dolar AS. Megaproyek ini tak bermanfaat sebab harga listrik yang dihasilkan 60 persen lebih mahal daripada di Filipina, atau 20 kali lebih mahal dibandingkan di AS. Dana pembangunan Paiton berasal dari utang yang disalurkan ECA (Export Credit Agencies) asal negara-negara maju. Korupsi Orde Baru dimulai ketika 15,75 persen saham megaproyek itu disetor kepada kroni dan keluarga Soeharto.

Kontrak-kontrak Paiton, mulai dari pembebasan lahan sampai monopoli suplai batubara, dihadiahkan tanpa tender kepada konspirasi korporatokrasi dengan rezim Orde Baru. Setelah Soeharto lengser dari tampuk kekuasaan, ketahuanlah nilai proyek Paiton terinflasi 72 persen. Pemerintah-pemerintah pasca Soeharto coba menegosiasi ulang Paiton dengan argumen megaproyek itu adalah hasil KKN. Akibatnya Indonesia selama 30 tahun harus membayar ganti rugi 8,6 sen dolar AS per kWh walaupun kemampuan pemerintah cuma dua sen dolar AS per kWh.

Bung Karno bersikap tegas menghadapi korporatokrasi. Pada awal dekade 1960, minyak bumi mencakup seperempat dari total ekspor dan didominasi MNC yang menanam modal 400 juta dolar AS. Caltex (AS) menguasai 85 persen ekspor, Stanvac (AS) 5 persen dan Permina (kini Pertamina) 10 persen. Pada tahun 1963, total ekspor mencapai 94 juta barrel per tahun atau 1,7 persen dari konsumsi dunia.

Sejak 1951 Bung Karno membekukan konsesi bagi MNC melalui UU No. 44 tahun 1960 yang berbunyi, “Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. Sejak merdeka, MNC berpegang pada perjanjian let alone agreement yang memustahilkan nasionalisasi dan mewajibkan MNC mempekerjakan pribumi lebih banyak daripada orang asing.

Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba nenurun. Tiga Besar (Caltex, Stanvac dan Shell) meminta negoisasi ulang, namun Bung Karno mengancam akan menjual seluruh konsensi ke negara-negara lain jika mereka menolak UU No. 44 Tahun 1960. Pada bulan Maret 1963 Bung Karno mengatakan, “Aku berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan Aku akan batalkan semua konsesi jika Anda tidak mau memenuhi tuntutanku”.

Bung Karno menuntut Caltex menyuplai 53 persen dari kebutuhan domestik yang harus disuling Permina (kini Pertamina). Surplus produksi Tiga Besar harus dipasarkan ke luar negeri, dan semua hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Caltex wajib menyerahkan fasilitas distribusi dan pemasaran dalam negeri kepada pemerintah, dan biaya prosesnya diambil dari laba ekspor mereka. Caltex harus menyediakan dana dalam bentuk valuta asing yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran serta investasi modal yang dibutuhkan Permina.

Bung Karno juga menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak tanah dan BBM dalam negeri. Formula pembagian laba ditetapkan 60 persen untuk pemerintah dalam mata uang asing dan 40 persen untuk Caltex yang dihitung dalam rupiah. Berbagai tuntutan Bung Karno membuat Caltex panik, dan mereka meminta bantuan Presiden AS John F. Kennedy. Padahal pemerintah baru mau menandatangani program paket stabilisasi IMF yang ditawarkan Kennedy.

Sehari setelah penandatangan paket IMF itu, Bung Karno menerbitkan Regulasi 18 yang berisi berbagai tuntutannya. Bung Karno menolak paket stabilisasi IMF dikaitkan dengan Regulasi 18. Setelah melewati negosiasi alot, Bung Karno dan Kennedy menyepakati sistem kontrak karya. Sistem ini menegaskan pemerintah memiliki kedaulatan atas kekayaan minyak bumi sampai komoditas itu diangkut ke tempat penjualan.

MNC cuma berstatus sebagai kontraktor, dan menyerahkan 25 persen area eksploitasi setelah 5 tahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun. Pembagian laba tetap 60:40 persen. MNC wajib menyediakan kebutuhan pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi serta pemasaran setelah jangka waktu tertentu. MNC menerima kontrak karya, Kennedy, dan Kongres AS menyetujui paket stabilisasi IMF yang oleh Bung Karno diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) Ketiga 1961 – 1969.

Sekarang mari kita bandingkan dengan kontrak karya dengan sistem PSA (Profit Sharing Agreement) versi rezim Orde Baru. PSA seolah-olah menempatkan pemerintah sebagai pemilik, sementara MNC kontraktor. Padahal pada praktiknya MNC yang mengontrol ladang minyak yang mendatangkan laba berlipat ganda. PSA seolah-olah pembagian hasil yang adil, padahal tidak. Klausul stabilisasi PSA mengatakan seluruh UU tidak berlaku bagi kegiatan MNC dalam rangka mencari laba dan tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi – yang menjadi rujukan hukum internasional yang tak kenal kedaulatan atau kepentingan nasional.

Memang, mereka bangsa asing menjajah kita tanpa kekuatan senjata atau angkatan perang, tapi melalui rekayasa sistem ekonomi sebagaimana telah diakui oleh Bandit Ekonomi John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man (2004). Salah satu caranya melalui sistem ekonomi yang dikenal dengan FDI (Foreign Direct Investment). Secara gampangnya, FDI ini adalah investasi langsung luar negeri, di mana sebuah perusahaan suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, negara asing dapat mengendalikan perusahaan yang ada di Indonesia. Bahkan termasuk pula kebijakan ekonomi nasional dan hukum.

Tentu saja, untuk dapat mengendalikan perusahaan di Indonesia, mereka harus menguasai mayoritas saham, atau bisa juga menanam modal untuk membangun perusahaan baru.

Tapi, tidak cuma itu saja. FDI ini juga bisa dilakukan dengan penanaman kembali modal dari pendapatan perusahaan, penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, termasuk pula pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.

Selain itu, model lainnya adalah dengan melakukan kepemilikan bersama perusahaan, seperti joint ventures dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Sedangkan sistem joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi.

Dengan berbagai sistem dan model FDI inilah, kekayaan alam dan potensi ekonomi rakyat bangsa ini nyata-nyata telah dikuras dan dikuasai asing, melalui perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Para penanam modal ini tentu saja tertarik menguasai Indonesia, yang punya potensi pasa luar biasa dengan penduduk 230 juta jiwa dan hasil bumi yang melimpah. Terlebih lagi, di sini biaya produksi dan gaji buruh begitu murahnya.

Bidang yang paling nyata dikuras dan dikuasai asing adalah pertambangan dan perminyakan. Ketahuilah, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas (minyak dan gas bumi) dimiliki oleh perusahaan multinasional asing. Ini berarti perusahaan nasional hanya kebagian 14,6 persen. Bahkan, menurut data BP Migas, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola ladang migas di republik ini.

Data 14,6 persen ini pun belum tentu benar. Bisa saja, sebetulnya pihak asing, dengan berbagai cara kepemilikan saham, menguasai 100 persen ladang migas di Indonesia. Maklum, pihak departemen ESDM maupun BP Migas tidak pernah terbuka menyangkut pengelolaan ladang migas ini. Tapi jelas, pemerintah kembali menawarkan 27 blok pertambangan minyak kepada investor asing (Kompas, 3 Juni 2006).

Jadi, kalau di era Orde Baru, hampir semua sumur minyak di Indonesia dikuasai perusahaan minyak asing, seperti ExxonMobil, Caltex, Shell, Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia), Mobil Oil, Chevron dan sebagainya, maka di era reformasi ini semakin meluas lagi. Bahkan, sektor industri hilir migas pun telah dipersilahkan untuk perusahaan swasta, baik asing maupun lokal.

Maka, bermunculanlah pompa-pompa bensin merek asing, seperti Shell, Petronas, Total, dll. Akibatnya, jika pemerintah telah membuka kran liberalisasi di sektor hilir migas, maka fasilitas subsidi yang selama ini diterima Pertamina harus dicabut sampai akhirnya 0 persen (sekarang sudah mulai bertahap). Pada gilirannya, harga BBM bakal naik terus dan menjadi mahal, akibat turunannya sembako pun menjadi mahal dan ini berarti semakin mencekik batang leher rakyat bangsa ini yang memang sudah miskin, ya… semakin miskinlah rakyat bangsa ini.

Pertambangan dan perminyakan memang menjadi ladang jarahan yang empuk bagi pihak asing. Bayangkan, sampai tahun 2005 saja terdapat 1.830 ijin pertambangan mineral dan batubara serta sedikitnya 202 blok migas yang sebagian besar dikuasai asing. Dari 66 blok migas yang berproduksi sebagian besar diekspor hanya untuk melipatgandakan devisa negara. Akibatnya, tindakan ini telah melahirkan krisis energi yang berujung memiskin rakyat bangsa ini yang memang sudah miskin.

Pertanyaannya kemudian adalah: berapa sebetulnya kerugian yang dialami bangsa ini dengan menyerahkan pengelolaan pertambangan dan migas ke tangan pihak asing?

Wahai rakyat bangsa ini, ketahuilah, PT Freeport Indonesia yang menambang emas dan tembaga di Papua, mampu meraup total pendapatan 4,2 milyar dolar AS (sekitar Rp 40 triliun) pada tahun 2005 saja. Sementara itu, cadangan minyak dengan jumlah sangat besar di blok Cepu dengan nilai kapital diperkirakan 80 – 100 milyar dolar AS, dengan mudahnya diserahkan ke ExxonMobil. Padahal, Pertamina sendiri sudah menyatakan sanggup mengelolanya untuk memberikan keuntungan besar buat rakyat bangsa ini.

ExxonMobil yang menguasai pertambangan gas di Arun setiap tahunnya menghasilkan dan mengekspor puluhan kargo gas alam. Harga per kargo gas alam sekitar 30 juta dolar AS. Bisa kita bayangkan berapa nilai kapital dari pertambangan gas di Arun? Belum lagi kerugian akibat hasil-hasil pertambangan diboyong ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah dan sebagian menjadi barang setengah jadi. Bayangkan, berapa milyar dolar AS potensi kehilangan kita dari nilai tambah hasil dari pengolahan bahan baku hasil-hasil pertambangan ini?

Hal serupa juga terjadi di bidang batubara yang merupakan sumber energi terbesar kedua di dunia setelah minyak, produksinya di Indonesia mayoritas dihasilkan oleh penambangan kelompok Bumi Resources Tbk, milik Aburizal Bakrie, yang menguasai pangsa pasar sekitar 25 persen. Perusahaan lainnya adalah Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia, Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung, Berau Coal dan Indominco Mandiri. Lalu, bagaimana dengan nasib perusahaan pertambangan milik Negara (BUMN)?.

Salah satu alasan yang sering dikemukan mengapa pihak asing yang banyak menguasai pertambangan dan perminyakan di Indonesia adalah dikarenakan teknologinya yang mahal. Tetapi alasan itu menjadi aneh, ketika pihak asing telah 40 tahun menguras dan menguasai ladang migas dan tambang di Indonesia. Masak dalam rentang waktu 40 tahun, putra-putri Indonesia belum juga mampu menguasai teknologinya, bukankah kita memiliki Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu, sampai kapan kita mampu menguasai teknologi yang katanya mahal itu, sementara penjarahan asing berlangsung terus memiskinkan rakyat bangsa ini.

Memang, investasi asing atau penanaman modal asing itu tidak selamanya berarti negatif. Tidak selalu merugikan negara. Bahkan, dalam kadar tertentu sangat dibutuhkan sebuah negara yang sedang membangun perekonomian nasionalnya. Seperti halnya Indonesia. Ketika pemerintah tidak punya modal untuk kebutuhan investasi, sehingga terjadi selisih kebutuhan investasi dan ketersediaan modal dalam negeri atau yang disebut dengan kesenjangan pembiayaan, maka untuk menutupi kekurangan modal ini, perlu beberapa sumber modal luar negeri. Sumber modal luar negeri itu, diantaranya pinjaman atau utang luar negeri dan penanaman modal asing yang dapat dijadikan alternatif. Dan, penanaman modal asing secara langsung (FDI) inilah yang dirasakan lebih potensial dibandingkan pinjaman luar negeri yang kerap berdampak tidak baik bagi perekonomian nasional.

Banyak pengamat maupun pelaku ekonomi, termasuk pemerintah kita, yang mengatakan, pembiayaan swasta asing melalui FDI ini menjadi sumber terbesar dari dana pembangunan. Karena itu, pemerintah selalu mencitrakan perlunya iklim yang kondusif untuk masuknya investasi asing. Begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap aliran investasi asing, karena hal ini dianggapnya sebagai salah satu jalan keluar dari kesulitan ekonomi, pun pendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Maksudnya, masuknya investasi asing itu dapat memberi kontribusi pada indikator-indikator ekonomi nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), dan saldo pembayaran. Selain itu, FDI dianggap dapat menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses produksi, sistem organisasi, dan keterampilan manajemen yang baru, termasuk membuka pasar dan jalur pemasaran baru bagi perusahaan.

Tetapi, sadarilah bahwa persoalannya di Indonesia adalah kepemilikan asing dengan kekuatannya itu telah mempengaruhi kebijakan pemerintah (model penjajahan baru), dan sudah melecehkan UUD negara kita. Karena hal itu dilakukan di bidang-bidang strategis yang semestinya dikuasai negara. Itulah persoalannya.

Bidang-bidang yang nyata-nyata dilarang oleh UUD untuk dimasuki oleh investor asing, dilanggar sendiri oleh pemerintah. Aturan hukum tidak dipedulikan lagi. Bahkan, kacaunya, malah mengeluarkan aturan hukum baru yang saling bertentangan dan kontroversial. Semuanya itu dilakukan hanya demi kepentingan investor asing, sementara kepentingan rakyat bangsa ini diinjak-injak seenaknya.

Lebih parah lagi, kekuatan investor asing itu akan membawa produk-produknya dari Indonesia untuk lebih dekat ke pasar-pasar negara mereka. Hal ini mengingatkan kita, bagaimana dulu penjajah Belanda (VOC) mengambil hasil rempah-rempah kita untuk dipasarkan di Eropa! Dan, ketika para investor asing sedikit saja mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia, maka mereka akan berkelit dengan berbagai alasan termasuk mengancam Indonesia akan mengalami hambatan perdagangan (trade barries) di pasar internasional. Alasan klasik kaum imperialis yang selalu digunakan untuk menekan negara-negara Dunia Ketiga, dan konyolnya selalu ditelan mentah-mentah oleh pemerintah kita, termasuk para pengamat ekonomi beraliran neoliberalisme.

Lalu, bagaimanakah pihak asing itu mempengaruhi kebijakan pemerintah? Ada banyak cara. Tapi, satu indikasinya disinyalir melalui bantuan dana dalam pembuatan Undang-Undang, termasuk melalui tangan lembaga-lembaga pendonor dan tekanan dari pemerintah negaranya. Bahkan, tidak sedikit para investor asing, baik langsung maupun melalui lembaga donor, memberikan bantuan dana kepada lembaga swadaya masyarakat (walaupun tidak semua LSM begitu) untuk mengkritisi pembuatan undang-undang dengan menyuarakan kepentingan asing. Dan, janganlah lupa, tidak sedikit para pengamat yang menjadi corong untuk menyuarakan kepentingan asing dengan sedikit imbalan buat mereka.

Maka, kita patut bertanya-tanya jika akhirnya muncul UU Migas, UU Sumber Daya Air, peraturan-peraturan di bidang penanaman modal asing, RUU Penanaman Modal Asing, dan sebagainya yang intinya produk-produk hukum yang dilahirkan tersebut sangat berbau neoliberalisme – membela kepentingan pihak asing.

Sungguh kita sebagai anak bangsa, patut cemas dan khawatir akan masa depan republik ini. Bagaimana tidak! Kini dengan atas nama UU Migas, negara Indonesia sejatinya tidak lagi memiliki prasarana atau alat atau badan usaha yang dapat menguasai dan memiliki sumber daya migas dan produk BBM. Padahal, sumber daya tersebut tergolong yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti ditegaskan Pasal 33 UUD 1945.

Inilah pintu masuknya liberalisasi dalam pengelolaan migas di Indonesia. Lalu bagaimana pihak asing itu dapat menguasai sumber-sumber migas di Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan menghancurkan pengelolaan BUMN-BUMN strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan cara memprivatisasinya. Hal ini pun yang merambah ke sektor-sektor lainnya. Lantas, siapa yang mendesain hal ini? Tentu saja, sebagaimana pengakuan Jonh Perkins adalah agen-agen asing, seperti IGGI, IMF dan Bank Dunia yang ditopang Amerika Serikat, termasuk melalui perusahaan asingnya yang beroperasi di Indonesia, pun negara-negara donor alias pemberi utang, sangat berperan dalam menciptakan neoliberalisme di Indonesia. Karena hanya dengan cara itu, mereka bisa menguasai bidang-bidang strategis yang mestinya dikuasai negara. Mereka pun dibantu oleh para pengelola negara, termasuk melalui wakil rakyat yang terhormat di DPR yang menjadi antek-antek mereka, dengan menggolkan UU yang pro neoliberalisme.

Jadi, cara-cara VOC ternyata masih langgeng dan berjalan secara sistematis, sekalipun dengan aktor-aktor asing dan lokal dan baju yang berbeda, untuk menjarah kekayaan alam dan menjajah bangsa Indonesia.  Oleh sebab itu, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan nasional  yang mewarisi karakter atau sekaliber para f ounding fathers untuk melanjutkan “revolusi Indonesia yang belum selesai” untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa kita sesuai Pancasila dan UUD Tahun 1945 (By: Restianrick Bachsjirun dari berbagai sumber).

NEGARA TANPA KEDAULATAN

By: Restianrick Bachsjirun

Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa kekayaan Indonesia tidak akan diserahkan kepada pihak asing. Ia lebih memilih untuk menunggu putra-putri terbaik republik untuk mengelola sumber-sumber itu.

Pernyataan Soekarno itu dibuktikan dengan menolak proposal perusahaan asing yang ingin mengeksploitasi sumber alam Indonesia.

Namun ketika Soekarno terguling dari tampuk kekuasaan, penggantinya Soeharto mulai membuka investasi asing seluas-luasnya. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan. Walhasil banyak sumber alam dan aset negara diserahkan ke asing.

Sejak tahun 1969 sampai saat ini tercatat 80 persen sumber daya alam dan aset Indonesia telah dikuasai asing. Sekitar 70 persen sumber daya alam dan aset penting itu dikuasai oleh Amerika Serikat.

Penjualan aset dan penguasaan sumber daya alam yang penting itu terus berlangsung selepas Soeharto lengser. Tahun 2002, misalnya, PT Indosat dijual ke Singapura Technologies dan Telemedia (STT) seharga 5,62 triliun. Kemudian 6 Juni 2008 Indosat dijual oleh STT ke Qatar Telecomunication (Qtel) seharga US$ 1,8 miliar atau Rp 16,740 triliun dengan kurs 9.300/US$. Itu artinya Singapura meraup untung 11,678 triliun. Lalu siapa yang dirugikan? Jelas Indonesia. Berapa triliun yang harus dikeluarkan kalau negara ini mau beli lagi.

Alasan tim ekonomi pemerintah dan para pendukung divestasi Indosat saat itu adalah untuk menciptakan ‘fair competition’ di bidang telekomunikasi, agar terbina perkembangan bisnis telekomunikasi yang terlepas dari jerat monopoli negara dan pemerintah demi terwujudnya pasar yang efektif dan efisien.

Apakah benar demi fair competition? Sejauh yang diketahui publik, STT bersama Singapore Telecommunication (SingTel) adalah anak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan milik pemerintah Singapura yakni Temasek Holding (Pte)Ltd.

Lalu dengan penetapan STT sebagai pemenang tender divestasi Indosat, menjadikan perusahaan tersebut menguasai dan mengontrol bisnis selular Satelindo dan Im3.

Kemudian SingTel sebagai anak Temasek yang lain telah menguasai 35 persen saham penyelenggara selular Telkomsel. Dengan demikian, mayoritas industri selular Indonesia ketika itu dikuasai Temasek Holding. Artinya Singapura telah memonopoli bisnis selular di Indonesia.

Dengan demikian alasan fair competition kelihatannya hanya drama saja. Tampaknya ada kepentingan segelintir golongan yang ingin mendapat keuntungan. Tentu saja yang dirugikan lagi-lagi adalah rakyat bangsa ini.

Sejak itu di udara kita tak lagi berdaulat, satelit Palapa dan Indosat otomatis dikuasai asing. Lewat penguasaan udara itu, kita praktis sudah dijajah, karena hampir semua pembicaraan telepon, faks, pengiriman data, gambar harus melalui satelit yang sudah dikuasai asing.

Dari sisi keamanan negara tentu saja bangsa ini tak lagi memiliki kemampuan pengamanan teritorial di bidang telekomunikasi. Ini tentu saja memengaruhi kinerja pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jauh sebelum itu keterlibatan asing di republik ini sudah sampai di ujung timur negeri ini. Adalah Pegunungan Grasberg di Papua yang menjadi sasaran keserakahan multinasional corporation. Di sana tanah dan airnya tak lagi bisa dinikmati anak bangsa.

Perusahaan pertambangan emas, perak dan tembaga milik Freeport Mcmoran asal Amerika sudah bercokol hampir 32 tahun. Mengeruk sedalam-dalamnya hasil bumi yang bisa dikeruk yang kemudian meninggalkan ratusan kawah dan tanah tandus.

Menurut company profile-nya, pada tahun 2002 Freeport telah mencapai rekor volume penjualan tembaga sebesar 1,5 juta poud net; 2,3 juta ons emas, dan mengapalkan rata-rata 2,8 juta metrik ton per tahun. Tapi company profile tersebut tidak menjelaskan hasil tambang lain, seperti uranium, yang juga terkandung di dalam tanah masyarakat Papua itu.

Selain itu, tanah Minahasa juga sudah dikuasai PT Newmont. Penggalian hasil tambang emas di Buyat itu hanya meninggalkan berbagai penyakit pada penduduk kampung. Bahkan, Newmont juga sudah mulai mengelola tanah-tanah pertambangan di Sumatera Utara lewat anak perusahaannya, PT Newmont Pacific Nusantara. Newmont juga ada di desa Tatebal, kawasan Bukit Elang Nusa Tenggara Barat.

Namun apa manfaatnya keberadaan berbagai perusahaan tambang tersebut bagi rakyat bangsa ini? Sudah hampir 40 tahun umur industri pertambangan mineral di negeri ini, mereka telah gagal membuktikan “mitos-nya” menjadi penopang perekonomian Indonesia, apalagi mensejahterakan rakyat berdaulat bangsa ini.

Kontribusi sektor ini hanya 1,3 – 2,3 triliun terhadap APBN dalam 4 tahun terakhir, lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja massal di tingkat lokal.

Sektor ini juga gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan.

Kekuasaan korporasi telah melampaui kemampuan negara mengontrol mereka. Sementara pemerintah lebih sibuk mengeluarkan perizinan tambang baru dan mengutip hasil rentenya.

Di sektor perminyakan, perusahaan minyak asal Amerika Exxon Mobil sudah mengambil alih pengelolaan tambang minyak di Blok Cepu.

Pengambilalihan kekayaan sumber daya alam milik rakyat bangsa ini oleh pihak asing tidak berhenti sampai di situ. Privatisasi kemudian menjadi tren baru. Melalui undang-undang yang disahkan DPR kaki tangan kekuatan ekonomi neoliberal dan kapitalis internasional bisa langsung terjun bebas ke dalam sumber-sumber penting milik rakyat bangsa ini yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Celakanya lagi, bahkan di sektor pendidikan pun, kebijakan liberalisasi telah pula diterapkan oleh pemerintahan SBY-JK, dimana DPR telah menyetujui Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Itu artinya negara meminimalisir tanggungjawabnya atas pendidikan dan menyerahkan pada swasta.

Tunggu saja akibatnya, pendidikan akan menjadi semakin mahal, rakyat miskin tak akan mampu lagi mengecap pendidikan, padahal dengan pendidikanlah mereka bisa memperbaiki taraf hidupnya. Keadaan ini tentu saja sudah bertolak belakang dari cita-cita bangsa yang ingin mencerdaskan kehidupan rakyat bangsa ini.

Tidak hanya itu, pemerintahan SBY-JK di awal tahun 2008 sudah melepas 44 BUMN ke pasar saham. Menurut Menteri BUMN Sofyan Djalil alasan privatisasi itu untuk menutup defisit anggaran APBN dan untuk merestrukturisasi badan usaha milik negara.

Inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terjadi penjualan aset negara secara besar-besaran. Tak salah bila banyak pihak mengatakan tahun 2008 sebagai ledakan privatisasi. Kemungkinan langkah itu akan dilanjutkan jika mereka berdua kembali berkuasa pada Pilpres 2009 ini.

Dua alasan yang disampaikan Sofyan Djalil itu tidak jauh beda maknanya dengan pendahulunya. Yang terjadi sebenarnya administratur negara ini malas mikir dan bekerja. Mereka sudah terbiasa mencari keuntungan secara cepat yaitu dari rente.

Budayawan Seno Gumira Adjidarma melihat budaya ketergantungan terhadap asing itu sudah dimulai sejak zaman raja Jawa. Mereka itu, sebetulnya, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Dengan kata lain para raja atau priyayi memiliki mental bersenang-senang, tidak mau menderita dan malas bekerja. Andalan mereka adalah ngutang kepada pihak asing. Imbalannya para raja itu akan memberikan sesuatu yang pihak asing itu inginkan.

Mereka itu dinamakan Seno sebagai kaum borjuis Indonesia. Malangnya, kaum borjuis ini tidak seperti borjuis di Perancis yang hidup di atas modal yang menikmati kehidupan mewah berdasarkan hasil perdagangan (merkantilis).

Privatisasi pada tataran tertentu merupakan penerimaan terhadap konsep-konsep kapitalisme gaya baru dalam bungkus neoliberalisme.

Dalam perspektif ini, privatisasi akan membawa dampak sangat negatif karena dalam jangka panjang akan mengalihkan aset nasional yang menguntungkan pihak asing dengan harga murah sesuai dengan skenario yang dirancang oleh mereka.

Indonesia akan terperangkap dalam jerat perdagangan bebas yang semakin meminggirkan kemampuan ekonomi rakyat sehingga jangka panjang privatisasi hanya akan menciptakan bangsa kuli di negeri sendiri.

Jebakan Neoliberal

Arus globalisasi yang didukung kuat neo-kapitalisme dan neo-liberalisme, menyebabkan kita sebagai bangsa menjadi limbung dan nyaris tak lagi memiliki ideologi dan identitas kebangsaan. Kita hanya sekedar menjadi pasar dari produk multinational corporation. Di lain pihak telah pula menjadi bangsa yang ketagihan dan menderita ketergantungan utang. Martabat bangsa, tak lagi menjadi kebanggaan.

Bangsa ini semakin terjebak dalam kubangan sistem ekonomi neoliberal. Akibatnya hak-hak dasar warga negara telah dijadikan komoditas dagang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya yang menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dikuasai negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, semakin tidak jelas hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

Negara dikendalikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mayoritas rakyat bangsa ini terdzolimi, dieksploitasi demi memenuhi kepentingan ekonomi sekelompok pemilik modal dan berkuasa.

Ada kecenderungan yang mencemaskan perasaan kita sebagai pemilik sah negeri ini, yakni semakin hilangnya kedaulatan nasional dalam berbagai aspek. Banyak pihak tidak mengetahui dan menyadari bahwa ketika tahun 1998 reformasi bergulir muncul banyak figur elit politik penumpang gelap gerbong kaum reformis alias elit politik reformis gadungan sekaligus menjadi komprador kekuatan asing untuk mengendalikan negeri ini secara invisible dan total.

Dengan isu globalisasi, HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup, kekuatan asing terutama negara-negara kapitalis sebagai pemenang perang dingin memulai memainkan skenario neo-imperialisme, neo-kolonialisme, neo-kapitalisme dan neo-liberalisme sebagai bentuk baru penjajahan di dunia.

Semua negara terutama negara dunia ketiga termasuk Indonesia menjadi target dengan strategi, taktik, teknik serta metoda yang lebih muktahir termasuk membangun jaringan dengan komprador di dalam negeri yang terdiri dari para elit politik reformis gadungan.

Kecenderungan situasi global dan nasional memperlihatkan bagaimana kerasnya kekuatan neo-kolonialisme, neo-kapitalisme dan neo-liberalisme berusaha mencengkeram negeri ini, serta bagaimana peranan para elit politik reformis gadungan sebagai komprador membantu dan mengakomodir konsepsi penjajahan baru tersebut.

Dalam memaksakan konsepsi dan kehendak tersebut, kekuatan asing ini menggunakan metode invansi dan subversi. Invansi telah dilaksanakan ke Afganistan dan Irak meskipun banyak ditentang oleh dunia Internasional, bahkan invansi berikutnya sedang dirancang untuk Iran dan Korea Utara. Metode subversi dilakukan dengan cara tekanan ekonomi, HAM, lingkungan hidup, melalui berbagai LSM atau NGO (Non Governmental Organization) serta MNC (Multi National Corporation).

Kekuatan asing imperialisme ini bertujuan untuk: (i) memaksakan proses demokratisasi ideologi dan politik di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia; (ii) memaksakan proses liberalisasi diberbagai bidang kehidupan masyarakat terutama di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia; (iii) berusaha secara paksa untuk merebut pengaruh politik sehingga mampu mengendalikan proses politik di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia; (iv) berusaha secara paksa menguasai sumber-sumber ekonomi potensial di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia; dan (v) berusaha untuk menciptakan tatanan dunia sebagai ”one world with different cultures” dengan AS sebagai polisi dunia.

Selanjutnya, kekuatan asing ini dalam melaksanakan konsepsinya menggunakan strategi memaksakan perubahan perundang-undangan di negara sasaran, dan di Indonesia langkah ini dimulai dengan terbitnya berbagai perundang-undangan yang cenderung liberal.

Jaringan subversi kekuatan asing yang bertindak sebagai agen pengendali adalah lembaga-lembaga internasional yang telah dikuasainya, antara lain: PBB melalui UNDP (United Nations Development Program), Bank Dunia, IMF, Nathan Associates Inc, And Checehi and Company Consulting Inc and Partner termasuk REDE (semuanya berasal dari AS), ODA, EU-MEE, HDC, AUSAID, Delegation of the European Commission to Indonesia (semua berasal dari Eropa dan Australia) dan Concultative Group on Indonesia (CGI). Sedangkan yang bertindak sebagai agen utama prinsipil terdiri dari beberapa LSM asing yang berkolaborasi dengan beberapa LSM dalam negeri, yaitu: Partnership for Goverment Reform (PGR), USAID terdiri dari Ellips Project, NDI, Partnership for Econonic Group (PEG), JICA, Ford Foundation, IDEA-Indonesia (jaringan NGO Jerman) dan Transparancy International (TI) berpusat di Berlin. (Lihat Lembaga Kajian Krisis Nasional (LKKN), NKRI Di Era Reformasi: Ancaman Neo Imperialisme Neo Kolonialisme, Neo Kapitalisme, Neo Liberalisme, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 6-7)

Adapun orang-orang asing yang menjadi operator pembuatan undang-undang yang ”bergentayangan” diberbagai departemen, antara lain: (i) Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen V. Marks (ahli perpajakan); (ii) Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skala kecil dan Susan L. Baker konsultan bidang Konstrukturisasi Perbankan; (iii) Deperindag: Etephen L. Magiera ahli Perdagangan Internasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internal carriers to trade and local discriminatory action; (iv) Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert C. Rice ahli small and medium enterprice; (v) Kementerian Kominfo: Harry F. Darby ahli regulasi komunikasi; (vi) Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan (vii) Departemen Hukum dan HAM: Paul H. Brietzke legal advisor. (Ibid, hal. 10)

Hasil yang telah dicapai jaringan subversi asing dalam produk undang-undang di Indonesia adalah:

(1) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh Ellips Project :

a) UU No. 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

c) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

d) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

e) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

f) UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

g) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

h) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang hak Advokat.

i) UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

j) Draf akademik yang disiapkan adalah: RUU Rahasia Negara, RUU Perintah Transfer Dana, dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh PEG (Partnership for Economic Growth):

a) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

b) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c) UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

d) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

e) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

f) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

g) UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

h) UU No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

i) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

j) UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

k) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

l) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

m) UU No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.

n) UU No. 3 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

o) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

p) UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

q) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pemerintah Daerah.

r) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh ACIL ILO (American for International Labour Solidarity ILO):

a) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

b) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

c) UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(4) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh PGR (Partnership for Government Reform):

a) UU No. 26 Tentang Pengadilan HAM.

b) UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

c) UU No. 37 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan.

d) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif.

f) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

g) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

i) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

j) UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

k) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.

l) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

m) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

n) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

o) UU No. 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

p) UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Perdilan Tata Usaha Negara.

q) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

r) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Beberapa fakta yang diungkapkan di atas, telah cukup memberikan gambaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, secara faktual tidak lagi berdaulat, namun telah masuk dalam perangkap kekuatan subversi asing dengan bantuan para komprador di dalam negeri.

Intinya, buah dari reformasi adalah telah menyeret bangsa ini ke arah liberalisasi besar-besaran dalam segala aspek dan itu tergambar dari berbagai produk perundang-undangan yang dihasilkan sebagaimana telah diuraikan diatas. Tak terbantahkan, dari sekian banyak perundang-undangan tersebut tidak ada satu pun yang berorientasi atau menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasar rakyat bangsa ini.

Rakyat bangsa ini terancam hidup dalam kemiskinan massal. Mengapa? Karena seperti telah diungkapkan di atas, bangsa dan negara ini semakin dalam terjerat dalam perangkap kekuatan subversi asing. Sekarang ini modal kapitalis asing bebas bergerak hingga kepelosok desa di negeri ini – sistem perekonomian nasional tak lain merupakan subsistem perekonomian global kapitalistik. World Bank, IMF dan WTO menjadi agen neo-imperialisme yang ”menjerat” batang leher ekonomi rakyat. Utang Indonesia semakin besar, kewajiban membayar bunga dan cicilan utang makin besar juga. Lantas apa yang tersisa lagi untuk membangun ekonomi rakyat. Jelas tidak ada.

Kapitalisme yang tumbuh di negeri ini jelas telah memiskin rakyat. Patokan harga BBM dirancang sangat tinggi, tak heran pemerintah terus menerus berupaya menaikkan harga BBM. Akibatnya mayoritas rakyat bangsa ini terkena dampaknya karena harga-harga bahan pokok semakin melampung tak terjangkau oleh isi saku kusam mereka yang pada gilirannya asap dapur mereka pun jarang mengebul.

Bahkan kapitalisme telah masuk pada sektor pengecer (retailer), Super Mall atau Super Market, seperti Carefour, Giant, Hypermark, dll berdiri dengan megahnya mulai dari Ibukota negara hingga kabupaten di negeri ini yang telah menyebabkan pasar-pasar tradisional mati secara perlahan, lalu apalagi yang dapat diecer oleh rakyat bangsa ini, jika tahu dan tempe pun dapat di beli di berbagai super market ber AC tersebut.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena momentum reformasi dan transisi demokrasi telah dibajak oleh kepentingan elit-elit politik yang tak kalah korupnya dengan elit-elit politik rezim Orde Baru dan memperhamba diri kepada kuasa pemilik modal. Elit-elit politik Orde Baru yang bertopeng reformis dan elit-elit politik reformis gadungan, senyatanya semakin dalam mengakumulasi pengerukan kekayaan alam, penghancuran lingkungan hidup, pengisapan tenaga-tenaga rakyat, dan menyuburkan kekerasan. Proses-proses penghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat ini telah mengakibatkan terjadinya krisis yang tidak terpulihkan.

Krisis ekonomi semakin tak terpulihkan karena semua kekayaan rakyat bangsa ini dikuasai oleh segelintir elit politik dan pemilik modal. Pemilik-pemilik modal internasional telah menekan elit pemerintahan supaya memperoleh kemudahan-kemudahan akses dan penguasaan sumber-sumber kemakmuran rakyat, aset negara (BUMN), keringan pajak, dan lain-lain. Perekonomian nasional telah menghamba pada sistem kapitalisme global. Senyatanya hal itu terlihat nyata sejak era reformasi ini dengan berbagai produk perundang-undangan seperti telah diuraikan di atas, terutama perundang-undangan yang memberi akses seluas-luasnya bagi kepentingan pemilik modal dalam dan luar negeri atas sumber-sumber kemakmuran rakyat, seperti misalnya tergambar dalam UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Ketenagalistrikan, UU Perkebunan, dan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU BHP.

Bahkan krisis sosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan investasi telah meluluhlantakkan basis sosial dan kebudayaan rakyat di seluruh penjuru negeri ini. Konflik sosial antara rakyat dan negara, rakyat dan pemodal, juga rakyat dan rakyat semakin marak belakangan ini. Ambruknya sistem kebudayaan rakyat menjadikan rakyat tak mampu melakukan reproduksi sosial bagi keberlanjutan generasi mendatang.

Sementara itu, krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal, dan sistem pengetahuan dan teknologi telah mereduksi alam menjadi obyek komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara instan. Ekspansi sistem monokultur, eksploitasi hutan, industri pertambangan telah mengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya dipersembahkan semata-mata untuk mengejar keuntungan pemilik modal, bahkan dengan alasan konservasi sekalipun telah menjauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumber kemakmuran. Pada gilirannya, berbagai bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita dan ditanggung oleh rakyat bangsa ini dari tahun ke tahun.

Menurut catatan Bakornas sejak tahun 1998 (setahun setelah jatuhnya Presiden Soeharto hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan korban sekitar 2000 orang, ini belum termasuk korban Tsunami Aceh, gempa Yogya dan Bengkulu-Sumbar). Di mana 85% dari bencana tersebut, merupakan banjir dan longsor. Hal ini menunjukkan bahwa bencana terbesar yang terjadi justru bencana yang bisa diatasi, diantisipasi kejadian dan resikonya. Bencana banjir dan tanah longsor adalah bencana yang terjadi bukan hanya karena faktor alamiah alam, namun lebih dikarenakan campur tangan manusia terhadap penghancuran lingkungan hidup. Sebagian besar adalah ”bencana buatan” yang terencana secara sistematis akibat lemahnya tanggung jawab otoritas negara, buruknya kebijakan, dan tidak konsistennya penegakkan hukum. Sumber daya alam kita yang terkuras habis secara brutal dan serakah hanya dinikmati oleh segelintir orang pemilik modal, tetapi harus dibayar mahal oleh sebagian rakyat bangsa ini.

Kita Butuh Perubahan Fundamental

Singkatnya, bahwa krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis ekologi ini, tak terbantahkan karena telah terjadi erosi nilai kedaulatan dan keadilan yang kemudian bertemu dalam erosi kesejahteraan. Erosi kedaulatan ini nampak dalam fenomena semakin sirnanya hak menentukan nasib sendiri, baik di tataran negara bangsa maupun di tataran satuan-satuan politik yang lebih kecil. Yang terkecil di antaranya adalah tataran desa, bahkan keluarga. Sedangkan erosi keadilan adalah narasi tentang ketimpangan distribusi manfaat dari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, baik intra maupun trans-generasi. Kemiskinan kemudian menjadi indikator terjadinya erosi kedaulatan dan keadilan. Kemiskinan ini terjadi akibat merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat serta ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Sehingga kemiskinan kemudian dapat dipahami sebagai hilangnya potensi ketahanan dan keberlanjutan fisik serta potensi ketahanan dan keberlanjutan sosial atau keduanya dapat disatukan sebagai hilangnya ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Tampaknya perahu yang bernama Republik Indonesia ini akan karam bila tidak cepat-cepat diselamatkan.

Untuk menyelamatkan negeri ini hanya bisa dilakukan dengan political will yang kuat dari kepemimpinan nasional yang berkarakter. Artinya, pemimpin yang terpilih harus berani merubah seluruh kebijakan dalam sektor ekonomi. Semua kontrak-kontrak dan UU yang berbau neoliberal menguntungkan pihak asing harus direvisi.

Singkatnya, kita butuh perubahan yang fundamental, bukan hanya janji dan citra, perubahan yang perlu dilakukan adalah agar terjadi perubahan dari sejarah kebangkitan elit menjadi awal dari sejarah kebangkitan rakyat berdaulat dan awal dari kejayaan Indonesia.

Marilah kita rakyat Indonesia yang berdaulat menyatukan tekad dan bersepakat SAATNYA RAKYAT BERDAULAT UNTUK TIDAK MELANJUTKAN Kepemimpinan dan Pemerintahan yang hanya bisa: mencabut subsidi untuk rakyat, membagi-bagi uang untuk mengambil hati rakyat, kerjanya cuman mengimpor berbagai barang jadi dan pangan dari negara lain, menjual aset-aset strategis milik negara, menambah utang dan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investasi asing, merusak hutan dan lingkungan hidup, serta tidak menjalankan ekonomi konstitusi tetapi lebih memilih kebijakan ekonomi neoliberal. JANGAN LANJUTKAN!!!

WHY WE ARE A POOR?

 

                                          

                                               

 TIRAI KEMISKINAN  telah turun di muka bumi, membelahnya, dari segi kebendaan dan pandangan hidup, menjadi dua dunia berbeda, dua planet terpisah, dua kelompok manusia tidak sederajat, yang satu teramat kaya, yang lain sangat miskin dan melarat. Batas tidak terlihat oleh pandangan mata ini, kita jumpai dalam negara dan antara negara. Berjuang menguak tirai kemiskinan adalah tantangan terbesar yang kita sebagai bangsa hadapi di masa sekarang ini.

Di tengah-tengah banjirnya berita-berita tentang korupsi di negeri kita, yang di antaranya ada yang meliputi jumlah sampai triliunan atau ratusan miliar Rupiah, dan banyaknya kasus penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan di kalangan eksekutif, legislatif, judikatif, partai-partai politik, pengusaha-pengusaha besar dll, ada berita yang bisa membikin banyak orang kaget, atau marah, atau tercengang. Berita ini adalah yang menyatakan bahwa 13 juta anak-anak Indonesia menderita kelaparan karena kekurangan makanan.

Suara Pembaruan tanggal 11 Juli 2007, memuat laporan Badan Dunia yang menangani masalah pangan, World Food Programme (WFP) yang memperkirakan, anak Indonesia yang menderita kelaparan akibat kekurangan pangan saat ini berjumlah 13 juta orang. Direktur Regional Asia WFP, Anthony Banbury, mengatakan bahwa anak-anak yang kelaparan itu tersebar di berbagai tempat di Tanah Air khususnya di tiga kawasan, yakni perkotaan, daerah konflik, dan daerah rawan bencana.

Tentunya, membaca berita Suara Pembaruan tersebut, sungguh, wajarlah kiranya kalau banyak orang bertanya: “Mengapa kita miskin di negeri kita yang dikatakan orang sebagai negeri kaya?” Dan siapa sajakah yang bersalah dan harus bertanggungjawab melaksanakan pembangunan (bidang) kesejahteraan sosial ini?

Kelaparan dan kemiskinan

Tiga belas juta anak-anak yang kelaparan itu bukanlah jumlah yang sedikit dan tidak bisa dianggap masalah yang sepele. Fakta ini mengharuskan kita semua untuk peduli terhadap keadaan yang menyedihkan bangsa ini. Sebab, anak-anak yang kelaparan itu pada umumnya juga mengalami berbagai macam penderitaaan lainnya lagi yang menyedihkan. Kalau untuk makan saja sudah kekurangan, maka tentu saja, akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan lain-lainnya untuk bisa hidup secara normal. Anak-anak ini, biasanya kemudian menderita kurang gizi, kurang vitamin, mudah kejangkitan penyakit, sulit sekolah, tidak bisa belajar baik, tidak bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya dll. Jelaslah bahwa berbagai akibat amat negatif ini merupakan kerugian besar bagi generasi bangsa yang akan datang.

Apalagi, keadaan negara dan bangsa kita yang menyedihkan dengan adanya kelaparan anak-anak yang begitu besar jumlahnya itu diperburuk lagi oleh besarnya jumlah penduduk yang miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa. Bagi kalangan pengamat, data kemiskinan BPS ini bertentangan dengan realitas (Media Indonesia, 4 Juli 2007).

Sedangkan menurut laporan Australia-Indonesia Partnership (Juli 2004) “Lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berjumlah 210 juta rawan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2002, Bank Dunia memperkirakan 53% penduduk atau sekitar 111 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan standar internasional yaitu US$ 2 per hari. Kemiskinan bukan hanya sekedar masalah pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memadai. Banyak penduduk miskin dan kurang mampu belum memiliki akses ke pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan gizi yang cukup. Sekitar 25 juta penduduk Indonesia buta huruf. Hampir 50 juta jiwa menderita gangguan kesehatan, sementara jumlah yang sama tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Banyak komunitas tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai seperti penyediaan air bersih, sanitasi, transportasi, jalan raya dan listrik. Persepsi bias terhadap perempuan masih berlaku, sementara konflik sosial serta bencana alam telah menyebabkan jutaan penduduk mengungsi dan terjerumus ke lembah kemiskinan atau sangat rawan akan kemiskinan”.

Maka tak heran jika Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR mengatakan: ”Kondisi masyarakat Indonesia saat ini merupakan yang terburuk dalam 36 tahun terakhir. Hal itu dilihat dari melonjaknya angka kemiskinan serta meledaknya angka pengangguran, yang bila tak segera diatasi akan menjadi masalah besar bangsa”, katanya dalam makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 di Medan, Dia mengatakan, seiring dengan melonjaknya angka kemiskinan, angka pengangguran juga makin meledak. Tahun 2004, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,7 persen, sementara tahun 2005 meningkat menjadi 10,3 persen.

“Akibat parahnya kesulitan ekonomi, pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 11,1 persen tahun 2006. Bila ditotal dengan seluruh jenis pengangguran di Indonesia tahun 2006 diperkirakan mencapai 41 persen atau lebih dari 40 juta orang,” katanya. (Antara News, 7 Juli 2007) Dengan melihat angka-angka 13 juta anak-anak kelaparan, dan lebih dari 100 juta orang hidup dengan kurang dari US$ 2 sehari, serta sekitar 40 juta orang menganggur, maka jelas bahwa kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini adalah buruk sekali, bahkan yang terburuk dalam 36 tahun terakhir.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Apa sajakah sebabnya dan siapakah yang salah?

Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial.

Orang miskin dan PMKS adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil.

Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.

Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi (subsidi) bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.

Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.

Pilar negara kesejahteraan ini pertama kali diletakkan Otto von Bismarck pada 1880-an.Tujuannya untuk memberi “rasa aman” (security) sejak lahir sampai mati. “Rasa aman” ini merupakan proteksi sosial terhadap risiko ekonomi yang tidak terduga, misalnya karena sakit, kecelakaan, atau risiko menurunnya pendapatan karena memasuki usia pensiun. Inilah pilar negara kesejahteraan yang (ternyata) menjadi elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ide itu lalu berkembang di seluruh dunia dengan berbagai modifikasi.

Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan AS pada abad 19 yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi (compassionate capitalism). Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme.

Hingga saat ini, negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, yakni: Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contributions), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh).

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial “swasta”.

Keempat, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara sporadis, temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta yang mampu iuran.

Meski Indonesia merupakan negara kesejahteraan, rakyat belum sejahtera, terlihat dari banyaknya jumlah orang miskin. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktekan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.

Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.

Bahkan kini terdapat kecenderungan, pemerintah semakin enggan terlibat mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, termasuk menarik pajak dari rakyat sebesar-besarnya. Sedangkan tanggungjawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah.

Pengalaman di dunia Barat memberi pelajaran bahwa jika negara menerapkan sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis, maka itu tidak berarti pemerintah harus “cuci tangan” dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Karena, sistem ekonomi kapitalis adalah strategi mencari uang, sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial adalah strategi mendistribusikan uang secara adil dan merata.

Diibaratkan sebuah keluarga, mata pencaharian orang tua boleh saja bersifat kapitalis, tetapi perhatian terhadap anggota keluarga tidak boleh melemah, terutama terhadap anggota yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak balita, anak cacat atau orang lanjut usia. Bagi anggota keluarga yang normal atau sudah dewasa, barulah orang tua dapat melepaskan sebagian tanggungjawabnya secara bertahap agar mereka menjadi manusia mandiri dalam masyarakat.

Sebab lain yang juga telah mengakibatkan rakyat bangsa ini hidup dalam kemiskinan massal adalah kebijakan pemerintah Indonesia mengenai modal asing. Hal ini diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz, pakar ekonomi Amerika yang terkenal sekali di dunia, mengemukakan pendapatnya dalam berbagai ceramah atau tulisannya, baik selama kunjungannya di Indonesia di masa-masa yang lalu, maupun dalam berbagai kesempatan di banyak negeri. Tetapi, pernyataannya yang terakhir di Jakarta baru-baru ini, adalah sangat menarik, karena ia telah mengangkat masalah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal asing dengan bahasa yang cukup kritis.

Untuk dapat bersama-sama menelaah kembali – dengan lebih teliti lagi – kritiknya yang tajam tentang kebijakan pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal asing, maka kita sajikan sekali lagi interviewnya dengan Tempo (16 Agustus 2007). Mengingat arti penting interwiew-nya ini bagi kita maka patutlah kiranya kita dalami, sekali lagi, pokok-pokok fikirannya, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintah diminta menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat. Jika pemerintah Indonesia berani melakukan ini maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing.

“Mereka (para perusahaan tambang asing) tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang,” kata Stiglitz

”Negosiasi ulang kontrak karya ini juga sangat mungkin dilakukan dengan Freeport McMoran, yang memiliki anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Freeport merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang melakukan kegiatan eksplotasi di Papua.

”Stiglitz mencontohkan ketegasan sikap Rusia terhadap Shell. Rusia mencabut izin kelayakan lingkungan hidup yang dikantongi Shell. Ini karena perusahaan minyak itu didapati melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan melakukan pencemaran lingkungan. “Kalau melanggar undang-undang, ya izinnya harus dicabut dong,” kata dia.

Seperti ramai diberitakan beberapa waktu lalu, Freeport Indonesia melakukan pencemaran lingkungan selama mengebor emas dan tembaga di Papua. Namun, kasus ini tidak pernah sampai ke pengadilan. Pemerintah hanya meminta perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu memperbaiki fasilitas pengolahan limbahnya.

Sebagai seorang ahli di bidang ekonomi, yang pernah menjabat Wakil Direktur Bank Dunia, dan anggota terkemuka dewan ekonomi presiden Clinton maka menarik dan penting sekali ketika ia mengatakan “Pemerintah Indonesia diminta menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat. Jika pemerintah berani melakukan ini maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing. Perusahaan tambang asing tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang”.

Anjuran Stiglitz supaya pemerintah Indonesia menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat merupakan pembenaran atau penggarisbawahan tuntutan banyak kalangan di Indonesia, termasuk organisasi seperti: ABM (Aliansi Buruh Menggugat), Koalisi Anti Utang, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Debt Watch, FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia), INFID (International NGO’s Forum for Indonesian Development), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), KPKB (Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh), KoAge (Koalisi Anti Globalisasi Ekonomi), KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), LBH Apik, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Perkumpulan Bumi, Sekretariat Bina Desa, SP (Solidaritas Perempuan) SEKAR, Aliansi Perempuan untuk Keterwakilan Politik, AKATIGA, STN (Serikat Tani Nasional), SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), Lapera Indonesia, The Institute for Global Justice, FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), Serikat Mahasiswa Indonesia,), LS-ADI (Lembaga Studi dan Aksi Untuk Demokrasi), LBH-Jakarta, PRD, Papernas, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Federasi Serikat Buruh Jabotabek, Organisasi Pemuda Kedaulatan (OPEK), Forum Masyarakat Indonesia (Format Indonesia) dan banyak organisasi lainnya.

Stiglitz menegaskan bahwa kalau pemerintah Indonesia berani melakukan negosiasi ulang tentang perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing. Pernyataan Stiglitz ini sangat penting, sebab sejak puluhan tahun, para investor asing di Indonesia telah mengeruk keuntungan yang besar, sedangkan hasil yang diperoleh pemerintah Indonesia adalah kecil sekali. Yang lebih-lebih menyedihkan lagi ialah kenyataan bahwa sebagian (yang tidak kecil!) dari hasil kontrak-kontrak ini tidak masuk ke kas negara, melainkan dikorupsi oleh pejabat-pejabat di berbagai tingkat, baik di Pusat maupun di daerah.

Pernyataan Stiglitz mengenai pentingnya negosiasi ulang kontrak-kotrak dengan para investor asing ini juga tercermin dalam kalimatnya yang mengatakan bahwa perusahaan tambang asing itu pada umumnya tahu bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang Bahasa yang digunakan Stiglitz, sebagai ahli ekonomi yang terpandang di dunia, yang mengatakan bahwa investor-investor asing itu “merampok kekayaan alam negara-negara berkembang” adalah ucapan yang terlalu terus-terang dan tidak tanggung-tanggung, dan langsung menusuk jantung hati para investor skala dunia itu.

Itulah sebabnya maka sebagai seorang yang pernah menjabat wakil Direktur Bank Dunia ia dijuluki oleh sebagian kalangan sebagai “pengkhianat”. Sikapnya yang kritis sekali terhadap politik dan praktek-praktek yang dilakukan IMF, dan yang menentang akibat-akibat negatif globalisasi, membikin dirinya terkenal sebagai seorang yang membela kepentingan negara-negara miskin dan dunia ketiga umumnya. Ia juga termasuk seorang di antara tokoh-tokoh yang melawan pencemaran lingkungan hidup.

Juga, sebagai orang yang pernah menduduki jabatan yang begitu tinggi dan penting dalam pemerintahan Amerika pernyataannya mengenai perlunya ada negosiasi ulang dengan PT Freeport Indonesia adalah satu hal sangat menarik. Sebab, hal ini bertentangan sama sekali dengan sikap pembesar-pembesar Amerika lainnya (termasuk Henry Kissinger) yang selalu berusaha membela kepentingan PT Freeport.

Sikap Stiglitz yang demikian penting ini kiranya perlu mendapat sambutan dari banyak kalangan, baik dari kalangan pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, para intelektual dan organisasi masyarakat. Karena, kasus PT Freeport adalah salah satu di antara kasus-kasus yang paling parah yang dihadapi negara Indonesia, sebagai akibat politik yang salah selama puluhan tahun dari rejim militer Orde Baru sejak tahun 1967.

Tetapi, masalah investasi asing yang dihadapi negara Indonesia bukanlah hanya PT Freeport Indonesia, melainkan juga sebagian terbesar investasi asing lainnya. Ini juga berlaku bagi Exxon, Newmont, Rio Tinto dan banyak lagi lainnya. Sebab, jumlah investasi asing di bidang pertambangan di Indonesia adalah besar sekali. Kira-kira 70% dari pertambangan di Indonesia didominasi oleh modal asing. Dan sebagian besar dari investasi asing ini sudah menimbulkan bermacam-macam akibat yang negatif terhadap masyarakat setempat di sekelilingnya, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan akibat buruk yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Ini terjadi dengan kasus investasi Exxon Mobil di Aceh (NAD), Laverton Gold di Sumatera Selatan, Chevron, Rio Tinto dan KPC di Kalimntan Timur, Arutmin di Kalimantan Selatan, Aurora Gold di Kalimantan Tengah , PT Inco di Sulawesi Selatan, Expan Tomori di Sulawesi Tengah, Antam Pomalaan di Sulawesi Tenggara, Newmont di Sulawesi Utara dan Sumbawa, PT Arumbai di Nusa Tenggara Timur, Newcrest, PT Anggal dan PT Elka Asta Media di Maluku, Beyond Petroleum (BP) Tangguh di Papua.

Dalam menganjurkan kepada pemerintah Indonesia untuk menegosiasi ulang kontrak-kontrak karya dengan para investor asing yang menguasai pertambagan minyak dan gas, Stiglitz mengambil contoh keberhasilan Bolivia. “”Negara miskin Amerika Latin itu sekarang memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. “Jika sebelumnya hanya memperoleh keuntungan 18 persen, sekarang sebaliknya mereka yang mendapat 82 persen,” ujarnya. Dan para investor asing itu, kata dia, tetap disana.

Hal yang juga sangat menarik dari interview Stiglitz ialah anjurannya supaya akibat praktek-praktek buruk para investor asing di Indonesia dibeberkan dalam media massa. “Masyarakat pasti akan sangat marah ketika mengetahuinya, sehingga kontrak-kontrak itu akan dinegosiasi ulang”, katanya. Rupanya, Stiglitz cukup mengenal garis-garis besar situasi di Indonesia, sehingga ia menganjurkan adanya pembeberan di media massa segala praktek-praktek buruk perusahaan besar asing serta akibatnya yang merugikan.

Anjuran Stiglitz semacam itu adalah penting sekali kalau kita ingat kepada sikap para pejabat negara sejak pemerintahan Orde Baru yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing secara besar-besaran di berbagai bidang. Investor diberi segala macam pelayanan dan kemudahan-kemudahan, walaupun ternyata banyak menimbulkan masalah bagi rakyat dan merugikan kepentingan negara.

Intinya, dengan fakta dan data angka-angka 13 juta anak-anak kelaparan, dan lebih dari 100 juta orang hidup dengan kurang dari US$ 2 sehari, serta sekitar 40 juta orang menganggur, adalah buah hasil dari salah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten melaksanakan UUD 1945. Bahkan dapat dikatakan pemerintah telah gagal dan melanggar UUD 1945. Lalu apa lagi yang dapat diharapkan dari pemerintah yang seperti ini?

Bangkit Berdaulat Melakukan Perubahan!

Namun demikian sebab dominan mengapa kita mayoritas rakyat bangsa ini hidup dalam kemiskinan? Tidak bisa hanya disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah semata. Tetapi juga dominan dikarenakan kita hidup di tengah massa rakyat yang unconscious, yang tidak sadar akan kedaulatannya, terlebih lagi tujuan besar yang ingin kita capai sebagai bangsa, dan juga incompetent, tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan bersama itu.

Padahal, modal untuk bisa mewujudkan bangsa ini sebagai modern nation state, dibutuhkan massa rakyat yang conscious dan competent. Apalagi jika kita ingat skenario besar dunia yang sedang kita hadapi, dunia yang bukan hanya terbuka, tetapi juga bergerak cepat secepat kilat.

Atas dasar itu, saya ingin mengingatkan kita semua bukankah dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 ditegaskan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, kedaulatan tertinggi di republik ini adalah ditangan rakyat. Ironis bukan?!, jika pemegang kedaulatan itu kini mayoritas hidup dalam kemiskinan. Mengapa ini terjadi? Menurut saya, rakyat banyak belum mengenal eksistensinya dan secara filosofis rakyat belum memahami makna dari kata “Kedaulatan” dalam konteks kehidupan bernegara.

Kedaulatan (Sovereign) secara umum adalah berkuasa penuh, bebas berkehendak, mutlak memiliki, klaim menguasai, menjaga dengan hak penuh. Berbuat dengan hak penuh, memperlakukan dengan hak penuh substansi hidup dan keberadaannya dalam hak dan kewajiban. Karenanya tak ada satu pun yang berkuasa kecuali yang berkuasa. Dan yang berkuasa dalam konteks ini adalah setiap individu yang memiliki nyawa, karenanya dalam konteks NEGARA yang memiliki geografi maka seluruh harta bumi dan kekayaan alamnya adalah mutlak milik pemegang kuasa itu, yaitu RAKYAT”.

Masalah fundamental yang dialami bangsa ini adalah kesadaran jati diri, mutlak, radikal dalam hubungan alam dan kehidupannya dalam nama ‘Daulat Rakyat’. Kesadaran jati diri adalah kesadaran filosofi keberadaan rakyat itu sendiri yang sebarannya terlingkup dalam kata ‘Negara’. Jika itu bermasalah maka berarti negara bangsa mengalami masalah besar yang radikal. Untuk itu saya berkeyakinan; bahwa tidak mungkin suatu masalah yang radikal akan dapat diselesaikan tanpa solusi yang radikal pula !.

Kesadaran berdaulat inilah yang sekarang menjadi masalah fundamental bangsa ini. Perekonomian nasional telah tunduk dan takluk pada sistem kapitalisme global. Paling tidak hal ini tercermin dengan disahkannya beberapa perundang-undangan yang memberi akses seluas-luasnya bagi kepentingan modal dalam dan luar negeri atas sumber-sumber kehidupan rakyat, sebagaimana tergambar dalam UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penanaman Modal Asing dan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keadaan rakyat bangsa ini yang mayoritas hidup dalam kemiskinan adalah terceminan dari terjadinya defisit nilai KEDAULATAN serta KEADILAN (intra dan antar generasi) yang kemudian berjumpa dalam defisit KESEJAHTERAAN. Defisit KEDAULATAN ini nampak dalam fenomena semakin hilangnya hak menentukan nasib sendiri, baik di tataran negara bangsa maupun di tataran satuan-satuan politik yang lebih kecil. Yang terkecil di antaranya adalah dalam tataran desa, bahkan keluarga. Sedangkan defisit KEADILAN adalah gambaran tentang ketimpangan distribusi manfaat dari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, baik intra maupun trans-generasi. Kemiskinan kemudian menjadi indikator terjadinya defisit KEDAULATAN dan KEADILAN. Kemiskinan ini terjadi akibat merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat serta ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Sehingga kemiskinan kemudian dapat didefinisikan sebagai hilangnya potensi ketahanan dan keberlanjutan fisik serta potensi ketahanan dan keberlanjutan sosial atau keduanya dapat disatukan sebagai hilangnya potensi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Defisit KEDAULATAN dan KEADILAN yang bermuara pada kemiskinan rakyat merupakan hasil pergeseran hubungan antara negara, modal dan rakyat. Di satu sisi, posisi rakyat semakin terpinggirkan, sedangkan posisi pemilik modal semakin dominan dengan dukungan negara. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah negara memberikan akses yang sangat besar kepada pemilik modal untuk menguasai sumber-sumber kehidupan: tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui kebijakan deregulasi, liberalisasi dan privatisasi. Hak Menguasai Negara kemudian dimanipulasi untuk sebesar-besarnya akumulasi modal, bukan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Manipulasi ini dimungkinkan karena masih kuatnya karakter yang sentralistik dalam perundang-undangan yang mengaturnya.

Oleh sebab itu perlunya suatu gerakan ”rakyat berdaulat” untuk melakukan perubahan secara fundamental-radikal dalam pengelolaan negara. Beberapa prasyarat untuk perubahan fundamental-radikal ini, yakni:

Pertama, mengembalikan mandat negara sebagai benteng hak asasi manusia dengan peran-peran proteksi, prevensi dan promosi. Mengapa? Karena Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan benteng Hak Asasi Manusia dengan peran-peran Proteksi – Prevensi dan Promosi. Demikian pula di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, didirikan untuk menciptakan dunia yang adil dan damai dengan cara memajukan hak asasi manusia. Konsekuensi logis dari peran Indonesia sebagai anggota PBB serta amanat UUD 1945 untuk ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, dan keadilan sosial harus segera meratifikasi konvensi internasional di bidang hak asasi manusia, yakni hak sipil politik (hak asasi manusia generasi pertama) dan konvensi hak ekonomi-sosial-budaya (hak asasi manusia generasi kedua).

Selain itu, kini telah berkembang hak asasi manusia generasi ketiga yang mencakup hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus terlibat dalam upaya-upaya di tingkat internasional untuk mendewasakan hak asasi manusia generasi ketiga ini. Khususnya, di bidang lingkungan hidup. Sejak tahun 1972, telah dilakukan beberapa konferensi PBB dalam bidang lingkungan hidup. Berbagai deklarasi atau piagam bumi yang telah disepakati, serta berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan hidup haruslah menjadi instrumen hukum normatif bagi Indonesia pula untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup.

Kedua, penataan ulang hubungan antara Negara, Modal dan Rakyat. Penataan ulang ini sangat penting, dengan menempatkan negara sebagai benteng Hak Asasi Manusia, maka dalam penataan ulang hubungan negara, modal dan rakyat, terutama dalam lapangan perekonomian, rakyat harus ditempatkan sebagai pemegang KEDAULATAN tertinggi di republik ini, artinya rakyat dalam perekonomian harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Sedangkan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen kepengurusan dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta atas bumi, air dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi rakyatnya. Sehingga kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hak akses terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.

Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan negara telah menyimpang jauh dari konstitusi UUD 1945, paling tidak hal itu menurut hemat saya. Lihat saja, dengan alasan hak menguasai negara, pemerintah dengan sewenang-wenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi yang seluas-luasnya kepada kepentingan pemilik modal. Jelas, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam penguasaan dan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam, maka sebenarnya hak menguasai negara kemudian tidak akan dapat memenuhi tujuan akhirnya, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, perlu penataan ulang seputar hubungan Negara, Modal dan Rakyat ini. Pertama, untuk mendekatkan kepentingan negara dengan kepentingan rakyat yang beragam dan spesifik menurut karakteristik politik, ekonomi, sosial, budaya serta kondisi alamnya, maka hak menguasai negara harus didesentralisasikan ke tingkat kesatuan politik yang lebih kecil, baik itu provinsi, kabupaten atau kotamadya bahkan hingga tingkat desa. Kedua, hak menguasai negara harus dikontrol, baik oleh wakil-wakil rakyat di parlemen maupun melalui mekanisme-mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi langsung dapat dilakukan melalui penyerapan aspirasi yang disampaikan melalui berbagai sarana demokrasi yang dimungkinkan (selain melalui parlemen), juga melalui mekanisme persetujuan rakyat secara langsung atau hak veto atas proyek-proyek pembangunan dan ekonomi lainnya. Demokrasi langsung menjadi penting karena wakil-wakil rakyat atau partai-partai politik saat ini masih diragukan dalam hal akuntabilitas dan representasinya.

Dan tak kalah pentingnya untuk suksesnya gerakan rakyat berdaulat melakukan perubahan fundamental-radikal penataan ulang seputar hubungan Negara, Modal dan Rakyat ini adalah menformat ulang strategi pembangunan yang bergantung pada Utang Luar Negeri. Mengapa? Karena saat ini, beban utang luar negeri atau ketergantungan terhadap utang luar negeri telah memasuki stadium kritis. Utang luar negeri republik ini telah menyebabkan defisit KEDAULATAN. Utang luar negeri telah dijadikan alat oleh negara-negara kreditor dan lembaga-lembaga keuangan internasional, untuk mendiktekan kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian yang menguntungkan perusahaan-perusahaan transnasional. Melalui tema-tema deregulasi, liberalisasi dan privatisasi, negara memberikan atau dipaksa memberikan akses yang sangat besar kepada kepentingan modal internasional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tidak saja akses rakyat yang semakin terpinggirkan, tetapi juga pemerintah ditekan untuk menurunkan standar keamanan dan regulasi lingkungan hidup.

Untuk masa depan Indonesia, gerakan rakyat berdaulat harus mendesak para penyelenggara negara untuk segera melepaskan ketergantungan terhadap utang luar negeri dan mengutamakan penyiapan prasarana bagi potensi wirausahawan (entreprenuer) lokal dan potensi ekonomi rakyat. Pertama, pemerintah harus berani menuntut pihak-pihak kreditor untuk menghapuskan utang-utang lama yang dikorupsi oleh rezim Orde Baru serta proyek utang luar negeri yang telah merampas hak-hak rakyat dan menghancurkan lingkungan hidup. Rakyat Indonesia dan pemerintah berhak menolak pembayaran utang luar negeri yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada rakyat, atau dinikmati oleh kontraktor-kontraktor, konsultan, para pemasok dari negara kreditor sebagai syarat pencairan utang untuk pembangunan proyek-proyek utang tersebut.

Secara moral, penghapusan utang luar negeri adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Bahkan, kini telah muncul wacana tentang utang sosial-ekologis negara-negara maju terhadap negara-negara di dunia ketiga. Tesisnya adalah bahwa kemakmuran dan gaya hidup konsumen di negara-negara maju, diperoleh melalui eksploitasi terhadap kekayaan alam di dunia ketiga yang dihisap sejak jaman kolonialisme hingga hari ini. Tesis kedua, kemakmuran dan gaya hidup konsumen di dunia maju harus dibayar dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggungkan kepada rakyat di dunia ketiga. Di antaranya pemanasan global, penipisan lapisan ozon, yang kontributornya utamanya adalah gaya hidup dan konsumsi di negara maju.

Gerakan rakyat berdaulat ini tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan luas dari setiap elemen rakyat yang sadar akan eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Untuk itu, saya mengajak semua pihak, khususnya kaum muda yang mempunyai energi segar untuk menyatukan visi dan tekad untuk bangkit berdaulat melakukan perubahan. Jangan sampai hanya karena satu-dua orang yang ingin merebut kekuasaan, kita biarkan bangsa dan negara terombang-ambing tanpa arah tujuan yang pasti.

Mayoritas rakyat bangsa ini menunggu generasi muda pemimpin yang ikhlas berpeluh meluruskan arah tujuan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Seluruh komponen generasi muda bangsa ini mesti bersama-sama mendaulatkan rakyat. Hanya dengan kedaulatan rakyat itu kita bisa mencapai tujuan tersebut.

Partisipasi rakyat bangsa ini adalah kunci utama dalam menggapai cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Bukan kekuatan uang dan kekuasaan. Bahkan daya uang dan energi kekuasaan akan melemah apabila tanpa partisipasi warga negara sama sekali.

Apabila uang dan kekuasaan memang sangat berdaya, saya ingatkan kita semua bahwa telah puluhan presiden yang jatuh pada saat mereka di puncak kekayaan dan kekuasaan. Mengapa Syah Iran jatuh, Soeharto lengser dan Marcos terusir dari negerinya? Karena rakyat tidak lagi mempercayai kepemimpinan mereka.

Rakyat yang memberikan amanah. Rakyat yang meletakkan legitimasi. Maka modal seorang pemimpin adalah kejujuran dan kearifan spritual. Bukan uang dan kekuasaan. Tanpa partisipasi warga negara, siapa pun dia akan kalah. Tak peduli ia sekarang sedang menjadi presiden, kelompok status quo ataupun mahasiswa yang mengaku sebagai agent of change. Jika rakyat tidak bersama-sama mereka, perjuangan merebut itu akan sia-sia.

Karena itu, para pemimpin mesti mengubah landasan moral mereka. Hati nurani rakyat mesti menjadi pedoman. Untuk mempertahankan Sabang-Merauke, kita harus merombak nilai-nilai kesadaran moral dan budaya.

Seorang pemimpin nasional mesti mempunyai kearifan spritual dalam menakhodai biduk Indonesia yang majemuk ini. Seorang pemimpin mesti dapat menjadi “kapten” yang berwawasan dalam mengarahkan kapal menuju tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanahkan dalam mukadimah UUD 1945.

Kita tidak ingin melihat pemimpin nasional mudah berganti-ganti dalam waktu yang relatif pendek. Pemimpin mesti mendapat amanah kuat dari rakyat. Kita harus belajar untuk menjadi jujur, terutama kepada diri sendiri. Baik rakyat, apalagi yang mengaku sebagai pemimpin, mesti bersama-sama bertanya pada hati nuraninya, “benarkah semua yang kulakukan ini tidak demi kekuasaan semata?” Hasrat kekuasaan hanya akan menimbulkan politik kemunafikan. Bukan lagi kebenaran yang dimuliakan, melainkan pembenaran. Panglima dalam kehidupan sekarang adalah pembenaran, sehingga rakyat hanya menerima dusta dan kebohongan semata. Apabila pemerintah, para penegak hukum, dan pembuat undang-undang tidak jujur dalam mengemban amanah rakyat. Korban dari melayangnya legitimasi yang terbang kembali kesarangnya: hati rakyat yang selalu jujur dan bijaksana.

Kita harus bersama-sama membangkitkan kesadaran pada diri kita dan rakyat bahwa mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Rakyat yang sadar tentulah rakyat yang mengerti akan hak-haknya. Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami bagaimana hak-haknya itu bisa dimanfaatkan untuk memelihara kelanjutan eksistensi negara. Rakyat yang sadar adalah kontrol utama bagi kemungkinan terjadi penyelewengan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan negara.

Agaknya, perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa keadaan negara dan rakyat yang begitu menyedihkan dewasa ini sama sekali bukanlah takdir Ilahi, dan bahwa kelaparan jutaan anak-anak serta kemiskinan 100 juta orang lebih atau pengangguran 40 juta orang bukanlah pula kehendak Tuhan. Adalah tugas bersama kita semua untuk merubah keadaan yang menyengsarakan rakyat banyak itu. Dan adalah salah sama sekali kalau kita bersikap “nrimo” saja.

Hanya melalui jalan gerakan rakyat berdaulat itulah maka masyarakat adil dan makmur — yang dicita-citakan rakyat Indonesia — akan dapat dicapai. Pengalaman berbagai negeri di Amerika Latin (antara lain Venezuela dan Bolivia) memberikan contoh yang menarik, tentang pentingnya perubahan kekuasaan politik guna mengadakan perubahan fundamental demi kepentingan rakyat banyak. Dan bukannya dengan cara-cara Orde Baru beserta berbagai pemerintahan yang menggantikannya.

Kesadaran menjadi senjata ampuh untuk memenangkan pertempuran mencapai cita-cita kebangsaan. Sayangnya, akibat rezim Orde Baru yang mencengkeram negeri ini dalam waktu yang begitu panjang, kesadaran rakyat di bius, sehingga tertidur panjang. Selama tidak ada warga bangsa yang merasa berkepentingan untuk membangkitkannya, demi tujuan mulia mendorong terciptanya keadilan sosial, maka kesadaran itu akan terus terlelap pulas. Adalah tugas kita bersama agar kesadaran itu hadir dan selalu berperan dan fitrahnya sebagai penuntun ke arah kemuliaan bangsa. Tugas kita pula untuk menjadikan kesadaran rakyat sebagai energi untuk melawan setiap penindasan, penyelewengan yang dilakukan para “politisi busuk” yang akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Sekaranglah: saatnya rakyat berdaulat atau tidak sama sekali!!!. €

 

http://restianrickbachsjirun.blogspot.com

http://www.facebook.com/profile.php?id=1633983182&ref=profile

 

Memulai Perubahan dari Bawah

Ambisi politik umumnya menyasar ke capaian yang tertinggi. Pada Pemilu 2009, capaian tertinggi itu adalah kursi di DPR. Tapi, Partai Kedaulatan punya pikiran lain. Mereka mengaku kursi DPR hanyalah target sampingan. ”Target kami merebut kursi di DPRD, 20 persen kursi di DPRD seluruh Indonesia,” kata Ketua DPP Partai Kedaulatan, Restianrick.

Partai Kedaulatan ingin memulai perubahan dari bawah. Dari tingkat provinsi atau kabupaten kota. Kontribusi mereka langsung di tingkat teknis atau penyusunan peraturan daerah. Sebab lainnya, daerah sudah terbukti bisa berbuat lebih banyak ketimbang pusat.

Partai Kedaulatan berkaca dari keberhasilan sejumlah pemimpin daerah mengubah daerahnya menjadi kabupaten yang ramah bagi bisnis maupun menerapkan kepemimpinan yang diakui masyarakat. ”Pemimpin masa depan itu lahir dari daerah, lahir dari daerah tingkat II,” kata Restianrick.

Untuk di pusat, Partai Kedaulatan hanya menargetkan lolos jeratan 2,5 persen electoral threshold. Secara total, parpol yang berdiri sejak 2 Oktober 2006 ini menyiapkan 300 caleg untuk bertarung di 77 daerah pemilihan.

Tidak menggaet artis? Mereka mengaku sempat didatangi pedangdut seronok, Dewi Persik. ”Dia datang ke kantor perwakilan Jawa Barat, tapi kami tolak. Figurnya kontroversial dan riskan,” katanya.

Menyoal pemilih, partai ini tidak ingin terkotak-kotakkan. Bila parpol lain menyasar ke petani, buruh, nelayan, kaum muda, Partai Kedaulatan ingin menjadi wadah semua golongan itu. ”Yang kanan atau yang kiri silakan masuk ke kami,” undangnya.

Sejumlah program pun dijanjikan. Selain program ekonomi, program pengaturan aparat pemerintah pun dilansir. Partai ini mengusulkan pembentukan pusat pengaduan perilaku seluruh aparat pemerintah.

Sementara untuk politik luar negeri, partai ini prihatin dengan posisi Indonesia di kancah negara-negara. Mereka ingin Indonesia kembali bertaring di tingkat internasional. Indonesia harus ambil sikap tegas, kerja sama internasional harus saling menguntungkan seraya menolak perlakuan dominasi maupun eksploitasi dari kerja sama itu. *evy

Sumber: http://republika.co.id

Penyatuan Waktu Indonesia Sebuah Keniscayaan

IDE penyatuan waktu Indonesia sesungguhnya sudah lama saya pikirkan dan semakin menguat pada tahun 2002 setelah mengetahui bahwa Pemimpin Mao Tzetung pernah menyatukan waktu Cina (China Standard Time) tahun 1949, dan Perdana Menteri Mahatir Mohammad menyatukan waktu Malaysia (Malaysia Standard Time) tahun 1981. Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan ide itulah, saya mengajak 4 (empat) orang kawan mendirikan Indonesia Future Institute (IFI).

Penyatuan waktu Indonesia ini merupakan salah satu ide besar dari 27 (duapuluh tujuh) tema yang telah saya diskusikan, dan akan saya tawarkan kepada bangsa ini dalam sebuah buku yang sedang kami garap dengan judul “Mengubah Masa Depan Indonesia: Dari Kealpaan Menuju Kesadaran Kebangsaan.”

Penyatuan waktu di wilayah Indonesia menjadi suatu keniscayaan dan ini merupakan lompatan berpikir yang sangat monumental dalam mengintegrasikan semangat baru ”Persatuan Indonesia” yang terbentang dari Sabang sampai Papua di tengah dekadensi semangat nasionalisme bangsa saat ini. Selain itu, penyatuan waktu Indonesia setidaknya sangat bermanfaat atas empat hal, yakni penambahan instrumen persatuan bangsa, penyelenggaraan administasi negara, optimalisasi transaksi internasional, serta pertahanan dan keamanan

Secara historis, pembagian waktu Indonesia yang terbagi menjadi tiga yakni, Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT) merupakan peninggalan Belanda yang telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Penjajah pada saat itu sangat berkepentingan dengan adanya pembagian tiga wilayah di Indonesia, hal ini untuk melancarkan politik devide at empera (politik pecah belah) terhadap rakyat Indonesia. Peninggalan penjajah terhadap pembagian waktu Indonesia dapat dikatakan lestari hingga kini. Tidak banyak pihak yang mempermasalahkan soal ini, termasuk para ahli astrologi dan sejarawan. Dalam diskusi pembahasan pembuatan Undang-Undang Dasar pun, panitia yang tergabung dalam PPKI tidak menyinggung masalah ini. Mungkin bagi banyak pihak pembagian waktu sudah menjadi sebuah takdir yang tidak bisa diubah.

Padahal, pembagian tiga waktu di Indonesia selama ini meskipun tidak menjadi gangguan, ternyata telah menghambat berbagai aktivitas penyelenggaraan negara. Apalagi saat ini seperti apa yang dikatakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (KMNRT), telah terjadi perubahan lingkungan internal dan eksternal, sehingga pembagian waktu di Indonesia perlu ditinjau kembali (Kompas, 10 Pebruari 2006, Media Indonesia 14 Februari 2006). KMNRT masih akan mengkaji sejauh mana dampak perubahan lingkungan internal dan eksternal sehingga pembagian waktu perlu ditinjau ulang. Hal ini wajar, karena KMNRT merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk itu. Tetapi, IFI jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa penyatuan waktu di Indonesia darurat untuk dilaksanakan, mengingat alasan-alasan yang disebutkan di atas. Pembagian wilayah waktu Indonesia disatukan dan diambil Waktu Indonesia Tengah serta dinamakan menjadi Waktu Indonesia (Indonesia Standard Time/IST). Penetapan waktu ini yang paling moderat, sekaligus merupakan waktu di negara-negara yang menjadi pilar utama ASEAN.

Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi yang berjalan lebih dari tujuh tahun telah menghadirkan berbagai persoalan baru, mulai dari rasa ketidak puasan dalam praktik pembangunan, ingin melaksanakan cara pembangunan dengan gaya daerahnya sendiri, sampai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI semuanya terekpresi. Berkembangnya pemahaman Wilayah Barat yang makmur dan wilayah ke Timur yang semakin kurang makmur karena ditinggalkan pembangunan, menjadi tangggungjawab pemerintah pusat untuk segera menyeimbangkan. Namun untuk mengatasi itu semua tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Untuk itu sebagai permulaan setidaknya rasa terkotak-kotak dalam wilayah-wilayah di Indonesia harus segera diakhiri dengan menghadirkan instrumen baru, yaitu ”penyatuan waktu.” Sebab, hal ini akan dapat berimplikasi langsung pada perasaan tidak terbaginya wilayah atau perasaan satu Indonesia.

Penyelenggaraan administrasi negara dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendukung tugas-tugas negara sehari-hari diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, produk hukum, kebijakan, program dan kegiatan. Keberhasilan penyelenggaraan administrasi negara sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan dari pimpinan nasional selama ini berlangsung padu dan berlaku sama untuk tiap daerah terkecuali satu, yakni masalah waktu. Waktu selalu disesuaikan dengan wilayah setempat. Padahal alangkah indahnya jika kebijakan pimpinan nasional diterima di seluruh wilayah Indonesia pada waktu yang sama, baik di Wilayah Indonesia Barat (Jawa dan Sumatra), Indonesia Tengah (Bali dan Kalimantan) dan Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku dan Papua). Kebijakan yang disampaikan pada waktu yang padu akan menjadi sebuah “semangat yang lain” dari isi kebijakan itu sendiri, apalagi kebijakan yang disampaikan merupakan sebuah maklumat dari sang Presiden, sehingga penyatuan waktu pada saat itu tidak hanya bermakna administrasi, tetapi juga terkandung semangat kebersamaan. Hal ini sungguh fantastis di tengah kesulitan kita dalam membangkitkan rasa nasionalisme.

Terhadap penyesuaian waktu kerja, tata administrasi pemerintahan dan swasta, penyatuan waktu ini justru menjadi penyeragaman yang bermanfaat secara efektif dan efisien. Selama ini adanya perbedaan waktu cukup menghambat jalur administrasi pemerintahan. Jika di WIB masih menunjukan pukul 15.00 dan aktifitas pemerintahan masih berlangsung, maka di WITA pukul 16.00 dan di WIT sudah pukul 17.00 di mana aktifitas pemerintah sudah terhenti. Dengan demikian jalur komunikasi dan administrasi sudah tidak berfungsi. Sehingga terkadang untuk kebijakan yang penting sekalipun harus ditunda sampai esok. Dampak dari adanya perbedaan ini, tanpa disadari telah menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara. Masyarakat yang tinggal di Wilayah Barat dimana bertumpu pusat kekuasaan akan mendapat akses informasi lebih cepat daripada masyarakat yang tinggal di Wilayah Tengah dan Timur. Pada sisi ini saja, jika ditelaah lebih dalam, perbedaan waktu ternyata dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Perbedaan waktu di Indonesia menjadi tidak sinkron ketika dikaitkan dengan sebuah bangsa yang memperteguh dan menjunjung tinggi semangat NKRI.

Begitupun yang kita temui pada produk hukum perundangan-undangan kita yang bersifat nasional. Dalam diktum perundangan-undangan dicantumkan klausul penetapan berlakunya suatu produk perundang-undangan sesuai tanggal penetapan. Klausul ini tentu akan makin menimbulkan kerancuan pemberlakuan jika dilakukan pada waktu menjelang pergantian hari. Padahal menyangkut hal-hal yang bersifat genting, terbuka kemungkinan perundang-undangan harus ditetapkan, misalnya menjelang tengah malam, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan waktu penetapan antara Barat, Tengah dan Timur. Dalam administrasi pencatatan waktu pada dokumen hasil pertemuan, persidangan, perjanjian, termasuk dalam proses litigasi, perbedaan waktu dapat menyisakan permasalahan yang besar, jika tidak dicermati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perbedaan waktu juga berpengaruh terhadap roda perputaran bisnis dan investasi di Indonesia. Banyak pengusaha yang mempertimbangkan waktu wilayah dalam menentukan alur bisnisnya, hal ini karena administrasi bisnis harus menyesuaikan waktu setempat. Padahal ini tidak produktif mengingat jalur transportasi kita, terutama jalur darat masih dirundung kemacetan dan sarana jalan yang kurang memadai. Kebijakan bisnis swasta menjadi sedikit terkungkung akibat adanya pembagian waktu ini, meskipun tidak selalu tampak. Kondisi ini tentu kontraproduktif di tengah-tengah iklim persaingan usaha dan menjelang era perdagangan bebas beberapa tahun ke depan. Administrasi bisnis yang terpecah dalam tiga waktu hanya berdampak kepada pemborosan yang jika diakumulasi, akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Perbedaan waktu di Indonesia juga berdampak kepada transaksi bisnis internasional yang memerlukan sebuah kepastian waktu. Transaksi bisnis yang terjadi di dunia internasional akan berdampak ke seluruh wilayah Indonesia. Maka, menjadi sebuah kerancuan jika di Indonesia memiliki tiga waktu wilayah. Lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan penetapan nilai mata uang Indonesia terhadap mata uang asing.

Yang terakhir, mencermati seloroh pada awal tulisan ini, ternyata penyatuan waktu sangat bermanfaat bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Betapa tidak, akibat salah menganalis perkiraan intelijen puluhan tentara kita tewas secara sia-sia. Tentara perwira yang berlokasi di wilayah Jawa masih berpedoman pada Waktu Indonesia Barat padahal mereka akan bertempur di wilayah bagian Timur. Komandan di Jakarta memerintahkan penyerangan pada pukul 05.00 WIB mengingat waktu masih gelap, ternyata ia lupa bahwa di sana telah menunjukan pukul 07.00 WIT di mana cuaca telah terang benderang. Habislah pasukan kita dihajar pasukan lawan.

Penyatuan waktu Indonesia sangat bermanfaat bagi sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Tidak hanya untuk menghindari kemungkinan peristiwa seperti cerita di atas, tetapi lebih jauh bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau dan lautan memerlukan suatu strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Adanya perbedaan waktu dapat menjadi hambatan untuk membuat suatu prosedur operasi baik bidang pertahanan maupun keamanan. Dengan demikian perbedaan waktu tidak menguntungkan bagi sistem pertahanan dan keamanan. Jika terjadi penyatuan waktu, kemungkinan tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman dalam membuat kebijakan penting. Selain itu, fungsi pertahanan yang diemban oleh TNI dan keamanan yang dilaksanakan oleh Polri akan terintegrasi secara nasional dan perintah komando dapat dilaksanakan secara serentak dan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat pertimbangan-pertimbangan di atas, seyogyanya Penyatuan Waktu Indonesia perlu diwujudkan dalam waktu dekat. Hal ini dalam rangka mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk yang paling riil. Tidak memakan biaya besar, malah dapat mengefektifkan birokrasi, bisnis dan membantu sistem pertahanan dan keamanan nasional bangsa Indonesia.

Penyatuan waktu menjadi sebuah momentum besar bangsa Indonesia selama republik ini ada dan ini menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang selama ini masih dirundung permasalahan dan kegalauan akibat bencana dan krisis ekonomi yang masih terasa. Penyatuan waktu Indonesia dapat menjadi simbol pemersatu bangsa untuk memulai semangat persaudaraan sesama anak bangsa yang selama ini terjebak dalam perbedaan yang tidak penting.

Penyatuan waktu inipun tidak bisa didomplengi oleh kepentingan politik apapun. Hal ini karena untuk kepentingan bangsa Indonesia sepanjang zaman demi anak cucu kita kelak. Ide ini muncul karena kami haus akan rasa kebersamaan sebagai anak bangsa. Dan yang terpenting untuk memajukan pergaulan Indonesia di kancah internasional di mana kedepan dihadapkan dengan era perdagangan bebas, semoga.

Sumber: http://kolierharyanto.wordpress.com/

Mengelola Perbatasan NKRI

KEBIJAKAN pemerintahan masa lalu yang sentralistik telah mengkonstruksi paradigma bahwa perbatasan antar negara dianggap sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI. Kondisinya tidak menarik dan tidak terlihat adanya aktivitas yang berarti. Kenyataan seperti ini tentu menyimpan berbagai persoalan di border area yang sewaktu-waktu dapat muncul dan merugikan kepentingan nasional.

Harus diakui bahwa belum terjadinya permasalahan perbatasan pada waktu itu, karena ditunjang sekurang-kurangnya oleh dua hal, yaitu kewibawaan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada aspek keamanan; dan kekuatan politik luar negeri Indonesia di ASEAN sebagai zona bebas nuklir. Sehingga praktis tidak ada konflik perbatasan yang mengganggu keutuhan wilayah NKRI.

Namun, setelah pergantian pemerintahan memasuki orde reformasi persoalan-persoalan kewilayahan itu mulai terlihat, dan menunjukkan betapa lemahnya kita di kancah internasional. Contoh konkritnya adalah setelah lepasnya Timor Timur dan Sipadan-Ligitan, belum lama ini muncul lagi sengketa pulau Ambalat yang hampir memicu konfrontasi. Hal lain yang juga serius dengan permasalahan perbatasan itu adalah terjadinya aktivitas ekonomi ilegal, dan tidak menutup kemungkinan telah terjadi infiltrasi ideologi dan sosial budaya dari negara lain.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa munculnya berbagai persoalan itu karena kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap wilayah perbatasan. Fakta ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah petugas yang ditempatkan untuk mengelola wilayah perbatasan, sehingga praktis wilayah-wilayah tersebut alpa dari pembangunan. Kondisinya selalu tertinggal dan terisolir jika disandingkan dengan wilayah perbatasan di negara tetangga. Akibatnya pemerintah pusat sering terlambat memperoleh informasi jika ada pulau-pulau yang menjadi teritori NKRI, secara de facto telah dikuasai dan dikembangkan oleh negara lain. Atau batas perbatasannya telah digeser masuk ke wilayah NKRI.

Bertolak dari fakta penanganan perbatasan tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengubah cara mengelola wilayah-wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini harus segera meningkatkan perhatiannya, dengan melakukan berbagai langkah kegiatan, antara lain pertama, meningkatkan jumlah petugas yang kompeten dengan insentif yang baik, agar tidak terbawa ajakan untuk berbuat curang sebagai penjaga wilayah.

Kedua, memperbanyak pos-pos penjagaan perbatasan yang dilengkapi dengan sarana komunikasi yang baik. Sehingga jika terjadi pelanggaran wilayah dari negara lain dapat segera diketahui dan diselesaikan, tanpa harus melibatkan pasukan dan campur tangan dunia internasional.

Ketiga, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar negara yang dapat memberikan keuntungan kepada warga masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Langkah ini akan sangat efektif untuk menjaga wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan investasi hingga ke wilayah yang paling terisolir.

Kegiatan ekonomi serupa juga dapat dilakukan dengan pengoperasian kapal-kapal “patroli” yang sekaligus sebagai kapal “penangkap ikan” yang berkeliling di dalam ZEE (zona ekonomi eksklusif) sepanjang waktu. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara yang memiliki keunggulan teknologi perkapalan. Sehingga dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi yang efektif dalam melindungi perbatasan laut.

Atau dalam konteks memperkuat perbatasan udara, dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi ruang angkasa, seperti penempatan satellite komunikasi di atas wilayah NKRI yang dapat dimanfaatkan oleh negara dan pihak swasta yang bergerak di bidang teknologi komunikasi, atau disewakan ke negara-negara lain.

Selain ke tiga hal di atas, hal yang hingga saat ini masih sering menimbulkan keraguan adalah tentang jumlah seluruh pulau yang kita miliki. Artinya masih ditemukan perbedaan pendapat tentang jumlah pulau, ada yang menyatakan 13.000 pulau lebih, atau bahkan ada yang menyebutnya sekitar 17.000.

Ketidakpastian mengenai jumlah pulau tersebut akan menyulitkan para petugas yang mengawasi pulau-pulau milik Indonesia. Karena itu negara, dalam hal ini pemerintah harus melakukan penelitian untuk tujuan menetapkan jumlah pulau secara akurat, dan sekaligus memberikan namanya. Selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang “Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang antara lain berisi mengenai luas dan batas NKRI, propinsi dan kota/kabupaten, serta nama-nama pulau. Sehingga pertahanan dan keamanan NKRI nantinya dapat berpedoman dari undang-undang tersebut, kalau sudah ada.

Dengan langkah-langkah seperti itu, maka kita dapat mengkonstruksi “paradigma baru” dalam mengelola perbatasan, yakni menempatkan wilayah perbatasan antar negara sebagai layaknya “halaman depan” wilayah NKRI. Tujuannya, agar “halaman belakang” itu kemudian tertata dalam sentra-sentra perekonomian dan perdagangan yang tumbuh secara dinamis dalam kompetisi global.

Ilustrasi: Fay Basayev

Sumber: http://kolierharyanto.wordpress.com/

Serukan Negara Satukan Waktu Indonesia

SUMPAH Pemuda 1928 yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia di Gedung Oost Java Bioscoop (kini menjadi Museum Sumpah Pemuda), menurut Keith Foulcher dari Universitas Sydney dari tahun ke tahun dimaknai secara berbeda. Dalam penelitiannya yang diberi judul Sumpah Pemuda: The Making and Meaning of a Symbol of Indonsian Nationhood, ia berargumentasi bahwa Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang merupakan suatu hasil dari akumulasi nilai-nilai yang disisipkan dan dititipkan dalam peristiwa 80 tahun silam itu.

Dalam konteks tersebut, menurut Kolier Haryanto seharusnya nilai-nilai kesatuan dan persatuan sebagai satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun secara faktual bahwa tanah air dan bangsa ini terbagi dalam 3 (tiga) wilayah waktu telah menyebabkan perasaan terbaginya Indonesia menjadi 3 (wilayah): Barat, Tengah dan Timur yang tingkat kesejahteraanya semakin menurun. Karenanya dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 2008, Pendiri Indonesia Future Institute yang telah menggagas tentang “Penyatuan Waktu Indonesia” untuk seluruh wilayah Indonesia sejak akhir abad ke-20, menyerukan kepada Negara untuk segera menyatukan waktu seluruh wilayah Indonesia sama dengan Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA). Pertimbangannya WITA adalah waktu yang paling moderat untuk wilayah Indonesia, selain itu negara-negara yang menjadi pilar utama ASEAN juga menggunakan waktu 1 (satu) jam lebih cepat dari Jakarta, atau Waktu Indonesia (WI) sama dengan waktu WITA.

Dengan disatukannya waktu Indonesia ini, menurut Kolier dapat menjadi instrumen baru dalam membangun semangat persatuan dan kebangsaan, dan secara nyata akan memiliki berbagai manfaat, “Dengan penyatauan waktu Indonesia menjadi WI nantinya akan menghilangkan perasaan kita yang terbagi dalam Indonesia Timur, Tengah dan Barat yang selama ini berkonotasi kurang menguntungkan dalam persatuan kebangsaan dan pembangunan nasional. Waktu Indonesia (WI) akan menjadi instrumen baru dalam mempererat rasa persatuan-kesatuan dan kebangsaan kita. Karena itu dalam peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2008, saya ingin menitipkan satu bait Sumpah Pemuda ‘Satu waktu, waktu Indonesia.’ Agar dalam menghadapi persaingan bangsa-bangsa ke depan kita dapat bergerak dalam waktu yang bersamaan. Secara riil dengan dianutnya WI, kita akan memiliki kesamaan waktu dalam penyelenggaraan administrasi negara, kesamaan waktu dan substansi dalam memperoleh informasi, kesamaan waktu dalam menetapkan nilai mata uang dan perdagangan internasional, kesamaan waktu dalam pertahanan dan keamanan, kesamaan waktu dalam menghadapi tantangan regional dan global, serta kesamaan waktu dalam seluruh aktivitas kebangsaan dan kenegaraan lainnya,” jelas Kolier.

Mengenai penyatuan waktu itu bukanlah ide baru dalam kebangsaaan, karena menurut Kolier, Cina pernah menyatukan waktu pada tahun 1949 yang disebut sebagai China Stantadrt Time, dan Malaysia menyatukan waktu pada tahun 1981 yang disebut sebagai Malaysia Standart Time. Tapi bagi Indonesia saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat “lompatan kebudayaan”, karena dengan ditetapkannya WI serta merta akan mengubah kebiasaan bangsa dan penyelenggaraan negara.

http://faybasayev.wordpress.com/

http://www.detik.com